Kelompok Cipayung Palangka Raya Mendesak Issue Mahar Politik Dibongkar.

Palangka Raya – GK, Persoalan MAHAR POLITIK yang saat ini sedang ramai dipermasalahkan di kota Palangka Raya menjadi perbincangan yang hangat dari semua level baik masyarakat umum, tokoh-tokoh politik maupun tokoh kaum intelektual kampus.

Sesuai dengan pernyaataan Jhon Krisli-Maryono (JOYO) bahwa Gerindra meminta mahar politik sebesar Rp.1,5 Miliar dan PPP Rp.1 Miliar untuk mendapatkan surat rekomendasi agar dapat bertarung pada Pilkada Palangka Raya sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palangka Raya Periode 2018-2023.

Kelompok Cipayung Palangka Raya ketika di konfirmasi oleh wartawan media online gerakkalteng.com sangat geram akan persoalan yang terjadi di kota ini, demokrasi yang baik di cederai oleh issue mahar politik yang masih belum berujung namun justru semakin memanas.

Saman Presedium Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Palangka Raya angkat bicara bahwa sangat menyanyangkan atas persoalan mahar politik tersebut, akibat hal itu maka pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang penyampaian aspirasi rakyat melalui pemilihan kepala daerah menjadi tercoreng lantaran adanya laporan tersebut.

PMKRI Palangka Raya mendesak Bawaslu Prov. Kalteng untuk menindaklanjuti hal tersebut agar tidak mencidrai Pilkada di Kota Palangka Raya ini dan juga kepada JOYO agar tidak hanya beropini namun harus membuktikan dengan data dan bukti yang autentik, dan kami akan terus mengawal prosedurnya sampai perkara ini dapat diselesaikan, ungkap tegas Saman.

Arifudin Ruma Sehe Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Palangka Raya juga angkat bicara bahwa seharusnya hal tersebut bisa diselesaikan secara organisasi tak harus di publikasikan ke masyarakat, karena akan mengotori proses berjalannya demokrasi dan memberikan pelajaran yang tidak baik buat masyarakat, mari selesaikan saja secara hukum dan tidak usah saling menghujat di media sosial yang hanya mencoreng nama diri sendiri dan mencoreng demokrasi kita.

Novia Adventy Ketua Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Palangka Raya, menyatakan dengan tegas bahwa jika memang benar ada mahar Politik di Pilkada Kota Palangka Raya berarti sudah menciderai nilai-nilai Bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi. Partai yang mewajibkan adanya mahar politik adalah partai mandul yang anti demokrasi dan pro koruptor. Mahar politik juga pertanda gagalnya partai melahirkan kader yang pantas diperjuangkan menjadi pimpinan satu daerah.

Di tambahkan Novia bahwa mahar politik pasti berimbas kepada rakyat. Mahar politik sudah pasti merusak demokrasi sebab semua yang terjadi setelah mahar politik semata akan hanya untuk kepentingan si pemberi mahar dan juga si penerima mahar. Tentu saja mahar politik dianggap modal, sehingga ia harus kembali dengan membawa untung. Untuk itulah partai yang meminta mahar politik dipertanyakan kredibilitas dan integritas nya?

GMKI Palangka Raya mendesak tegas Bawaslu Prov. Kalteng segera mengusut tuntas issue ini dan jika benar maka harus ada sangsi bagi partai-partai nakal ini dan juga kami dari GMKI Palangka Raua menyerukan kepada masyarakat Kalimantan Tengah dan khususnya Kota Palangka Raya untuk tidak menerima politik uang oleh calon manapun sebab politik uang juga mencederai nilai-nilai demokrasi. Ini tugas kita bersama sebagai anak bangsa, sebagai putra dan putri daerah Kalimantan Tengah, ungkap tegas novia

Organisasi lain yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Palangka Raya ketika di konfirmasi oleh wartawan gerakkalteng.com masih belum memberikan tanggapan. (byi).