Palangka Raya

Usulan Prioritas Musrenbang, di Alokasi 30 Persen Dari Belanja Modal

MUSRENBANG : Kegiatan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) pada salah satu kecamatan di Kota Palangka Raya

PALANGKA RAYA, GK-Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan, pola musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tahun 2018 yang dilaksanakan dari tingkatan kelurahan sampai ke Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, akan mengikuti regulasi dan mekanisme yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Seperti saya katakan dalam setiap musrenbang, maka ada keharusan yang dijalankan dimana dari semua usulan prioritas akan bersumber 30 persen dari belanja modal. Sebab itu di tahun 2019 mendatang kita konsisten untuk menerapkannya,”ungkapnya, Kamis (8/3/2081) di Palangka Raya.
Dijelaskan Hera, dalam mekanisme pelaksanaan musrenbang hingga pembahasan skala prioritas di forum satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) akan diimprovisasikan terhadap proses perencanaan pembangunan. Dengan tujuan, agar program prioritas tidak melenceng dari arah pembangunan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh SOPD.
“Mekanismenya sudah jelas, yakni dimulai dari pra musrenbang di kelurahan yang didahului rencana kerja (Renja) SOPD serta rencana kerja anggaran (RKA) yang berorientasi pada perencanaan di 2019 yakni sejalan dengan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),”jelasnya.
Sejatinya lanjut Hera, pada pembahasan musrenbang tahun 2018 ini, setiap usulan pembangunan dari masyarakat tidak boleh lepas dari Renja yang telah ditentukan. Sebab Renja yang telah disusun berdasarkan regulasi yang berkaitan, dimulai dari Renja pemerintah kota yang harus sinkron dengan Renja pada tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Disisi lain, semua regulasi musrenbang juga harus sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengedepankan model atau beberapa indikator prioritas pembangunan yang mengacu dengan luas wilayah, kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan jumah RT/RW sebagai dasar kuota prioritas pembangunan,terangnya
“Ini semua akan terlihat, dimana ketika proses usulan prioritas berjalan pada forum SOPD , disitu akan ada usulan yang harus dipadukan dengan pagu anggaran, sehingga ketemu berapa pagu alokasi dengan 30 persen dari belanja modal tadi, sehingga ada kepastian suatu usulan terealisasi,”tutupnya.VS

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *