Sebanyak 20 Usulan Prioritas Nasional dan Major Project Pemprov. Kalteng Diakomodir pada Musrenbangnas Tahun 2023

Gerakkalteng.com – Jakarta – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) merupakan puncak dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang bersifat buttom up, dimana tahap perencanaannya dimulai dari tahap Musrenbang Kelurahan/Desa. naik ke tahap Musrenbang Kecamatan, naik lagi ke Musrenbang Kabupaten, kemudian lanjut Musrenbang Provinsi dan terakhir ke tahap Musrenbangnas. Pembahasan Desk Musrenbangnas 2023 Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan secara hybrid di Ruang DH-5 Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jalan Taman Suropati Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Kaspinor dan Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Prov. Kalteng Lukman Alhakim hadir dalam Desk Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Sub Koordinator Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Nita.

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng menyampaikan bahwa pembahasan pada Desk Musrenbangnas Tahun 2023 fokus membahas usulan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (baik usulan dari Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project/MP) dalam hal ini  berhasil mengakomodir 20 usulan yang terdiri dari lima Prioritas Nasional (Bukan MP) dalam Rakortek dan 15 Major Project (MP) dalam Rakorgub dan Rakortek.

Ditambahkannya, hasil pembahasan Musrenbangnas menjadi pertimbangan rumusan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Bagi Pemerintah Daerah hasil Musrenbangnas menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, serta menyusun Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“20 usulan yang diakomodir akan dibawa ke dalam pembahasan Bilateral dan Trilateral Meeting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2024,” ungkap Kaspinor.

Adapun 20 usulan yang diakomodir adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas Palangka Raya – Bagugus – Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien – Buntok – Ampah – Patas-Kandui – Bts. Kota Muara Teweh – Benangin – Lampeong- Bts. Kaltim, Kab. Barito Utara 54km

2. Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas Palangka Raya – Simpang Kereng Bangkirai – Bereng Bengkel – Pilang – Pulang Pisau – Bts. Kota Kuala Kapuas – Bts. Kalsel 45km

3. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Muara Teweh, Kab. Barito Utara

4. Pembangunan Rusun ASN untuk tenaga Medis (Perawat) pada Rumah Sakit Provinsi Kelas B Wilayah Barat, Kab. Seruyan 44 unit

5. Pembangunan/Peningkatan Drainase Utama Jl. Raden Saleh, Kota Palangka Raya 4.000 m

6. Peningkatan kapasitas IPA 10 lt/dtk SPAM IKK Dadahup

7. Pembangunan sarana cold storage di Kawasan Shrimp Estate Desa Sei Raja Kabupaten Sukamara 100 ton

8. Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya 13.543 unit

9. Pengembangan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat

10. Pengembangan Bandar Udara H. Asan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

11. Pemagangan Dalam Negeri Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas 400 orang

12. Pembangunan Pelabuhan Basirih dan Bapinang Lanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur (PEN)

13. Pembangunan Pelabuhan Lupak Dalam Kapuas Kuala Lanjutan (dukungan Food Estate) termasuk supervisi (PEN)

14. Penyaluran Sarana Produksi Padi Rawa (budidaya padi rawa) 3.000ha

15. Optimasi Lahan Rawa 1.600Ha

16. Penyaluran Benih Padi Bersertifikat (Padi Hibrida) 1.500Ha

17. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 26.300ha

18. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) 1.000 ekor

19. Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Padi Inbrida 75 Ha

20. Mandiri Benih Tanaman Pangan Padi Hibrida (MANTAP) 50 Ha

(Dn/mmc/*)