DPRD Kotawaringin Timur

Dewan Kotim Minta Pemkab Cek Izin PBS

SAMPIT – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Kotawaringin Timur (Kotim) M.Abadi meminta kepada pihak pemerintah daerah agar mengecek ulang  perizinan perusahaan besar swasta (PBS), khususnya perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah setempat.

“Terutama yang harus di cek ulang yakni yang masa izinnya hampir habis. Hal ini sebagai langkah antisipasi adanya penyalahgunaan oleh perusahaan tersebut, yang mana beroperasi melewati batas waktu perizinannya. Ini tidak dibenarkan oleh aturan karena akan menimbulkan kerugian negara dan pemerintah daerah khususnya,” ungkapnya.

Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim itu mengingatkan, kepada pihak PBS yang ada di daerah ini. Menurutnya setiap warga negara yang baik terutama yang tinggal dalam negara yang berlandaskan hukum dan aturan seperti Indonesia ini harus mentaati apa yang sudah menjadi kewajiban dari aturan itu sendiri.

“Tentunya setiap pengajuan izin ada batas dan ada ketentuan yang harus ditaati oleh setiap PBS tanpa terkecuali, untuk itu kami minta jangan sampai pemerintah kelewatan dalam memperhatikan hal penting ini, apalagi sampai membiarkan PBS beroperasi dengan ilegal karena masa berlaku izinnya sudah lewat atau habis,” timpalnya.

Bahkan legislator Dapil V ini juga menekankan, pemerintah daerah dalam konteks ini harus segera melakukan evaluasi terhadap legalitas izin kawasan perkebunan di daerah. Tujuannya untuk memastikan semua yang menjadi aturan itu berjalan sebagaimana mestinya.

“Baik itu izin hak guna usaha (HGU) dan juga izin pelepasan kawasan hutan dan lainnya. Bahkan dugaan kami selama ini dan sampai detik ini masih banyak terjadi pelanggaran dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit di daerah kita ini,” tegasnya.

Disisi lain Abadi juga menekankan, pemerintah daerah juga harus tegas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar areal perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. (erk/bud)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *