KASONGAN,GK- Pemerintah Vietnam dinilai sukses melakukan percepatan penurunan angka stunting di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, sedikitnya 22 orang delegasi dari enam provinsi se Indonesia berkesempatan studi banding ke negara itu.
Ada beberapa poin penting yang dapat dipetik, yaitu tingginya keseriusan pemerintah Vietnam untuk menurunkan angka stunting. Program itu bisa terwujud karena seluruh masyarakatnya mengerti akan pentingnya pemenuhan gizi bagi kesehatan maupun 1.000 hari pertama kehidupan.
Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappelitbang Katingan, Hotden Manto Manalu yang juga menjadi salah satu delegasi mengatakan, sekitar tahun 1980 silam negara Vietnam banyak memberangkatkan para pelajarnya ke Indonesia untuk belajar seputar ilmu kesehatan. Berdasarkan data badan kesehatan dunia atau WHO, dalam lima tahun terakhir Vietnam berhasil menurunkan angka stunting dari 29 persen menjadi 24 persen.
“Berdasarkan data riset kesehatan dasar Indonesia, angka stunting di Katingan mencapai 26,7 persen. Sedangkan pemantauan status gizi tahun 2016, permasalahan tentang gizi kita mencapai 33 persen. Makanya saat melakukan studi banding, saya mencermati betul apa-apa saja kekurangan kita,” ungkapnya, Kamis (30/11).
Selama enam hari belajar di Vietnam, harus diakui bahwa sumber daya manusia Indonesia sebenarnya lebih unggul. Namun dari sisi keberhasilan program percepatan penurunan angka stunting, bekas negara jajahan tersebut ternyata lebih unggul. Padahal, katanya, perspektif masyarakat Vietnam terhadap Indonesia dianggap lebih hebat. Kenyataannya, dalam beberapa sektor, mereka lebih maju beberapa tingkat.
“Angka pesakitan masyarakat Vietnam sangat kecil sekali, penderita diabetes militus dan perut buncit juga sangat kecil. Itu mencerminkan bahwa mereka sudah menerapkan pola hidup sehat. Vietnam juga mempunyai National Institute of Nutrition (NIN) yang berada di bawah kementerian kesehatan setempat. Lembaga ini fokus bekerja untuk memperbaiki dan memberikan pemahaman tentang gizi,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, NIN juga memproduksi prodak olahan makanan tambahan yang dikelola penerintah sendiri, khususnya bagi ibu hamil, anak kurang gizi, gizi buruk, dan lain sebagainya. Prodak ini berstandarirasi tinggi dengan dilengkapi tabel kandungan gizi yang lengkap.
“Sedangkan di Indonesia masih belum, yang ada malah diproduksi oleh perusahaan atau pihak ketiga. Di sisi lain, pemerintah yang ada di atas hingga ke bawah dinilai belum memahami akan pentingnya pemenuhan gizi seimbang tersebut,” katanya.
Manalu juga belajar banyak terhadap prilaku masyarakat Vietnam yang dinilanya sangat mandiri. Dimana, rata-rata penduduknya mempunyai kebun, kandang, dan kolam ikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan gizi masyarakat itu sendiri.
“Kalau di sini, pelihara ayam kampung untuk dijual dan membeli ayam potong. Panen sayur untuk membeli barang yang sifatnya kurang produktif. Mereka di sana tidak seperti itu, bisa dijual apabila lebih, tapi fokusnya untuk dikosumsi sendiri. Perilaku makan masyarakat Vietnam juga beda, mereka makan sayur dan buah segar lebih dahulu baru mengkosumsi nasi dan sebagainya,” jelas Manalu.
Secara garis besar, dirinya mengaku kagum dengan kerja keras pemerintah Vietnam untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang gizi atau kesehatan secara umum. Disalah satu provinsi cukup tertinggal di Vietnam, pemerintahnya juga sukses menurunkan angka stunting hingga lima persen.
“Padahal pemerintah mereka cuma menganggarkan uang sekitar 100 juta dong Vietnam atau sekitar 50 juta per tahun jika dirupiahkan. Saya rasa anggarannya sangat sedikit sekali, tapi ternyata berhasil dan kami membuktikan saat kami datang,” pungkasnya. (BS)
