Barito UtaraDPRD Barito Utara
Lakukan Langkah Strategis Dalam Peningkatan PAD
“Namun yang menjadi kendala dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan pendanaan program dan kegiatan yang relatif masih cukup tinggi terhadap dana perimbangan pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan ini sangat rentan terhadap pergerakan perekonomian dunia yang sangat dinamis dan perubahan undang-undang dan peraturan lainnya,” jelasnya, dalam rapat pripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Batara.
MUARA TEWEH – Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Haris Fitriady mengapresiasi Penyampaian Raperda dan Nota Keuangan APBD Perubahan Kabupaten Batara tahun 2019. Karena, dengan segala bentuk dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksanakan hingga saat ini.
“Namun yang menjadi kendala dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan pendanaan program dan kegiatan yang relatif masih cukup tinggi terhadap dana perimbangan pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan ini sangat rentan terhadap pergerakan perekonomian dunia yang sangat dinamis dan perubahan undang-undang dan peraturan lainnya,” jelasnya, dalam rapat pripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Batara.
Akan tetapi, pihaknya akan tetap optimistis terhadap berbagai dinamika yang terjadi, akan berhasil melewatinya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Batara dan DPRD Batara serta dukungan stakeholder terkait dan masyarakat tentunya.
“Kami dan tentunya semua berharap, raperda dapat menjawab kebutuhan, masalah, baik kondisi saat ini dan yang akan datang. APBD perubahan agar menjadi instrument dan upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Batara dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batara,” katanya.
Dia menjelaskan setelah mencermati dan mempelajari pidato pengantar Bupati Batara tentang Raperda APBD Kabupaten Batara tahun anggaran 2019 pada sidang Paripurna sebelumnya, maka mereka dari Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan uutuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batara.
“Pertama, agar pemerintah daerah melakukan langkah strategis guna meningkatkan APBD baik itu PAD, dana bagi hasil dan dana lainnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Batara semakin meningkat. Kedua, koordinasi kepada Pemerintah pusat sudah semestinya dilakukan secara insentif, baik ke kementerian keuangan maupun kementerian lainnya. Guna mendapatkan dana-dana ekstra seperti halnya dana DAK dan dana dari pusat lainnya,” papar Haris.
Selain itu, proyek atau pekerjaan turap Desa Rarawa tahun 2018 menjadi temuan BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah harus menjadi perhatian khusus pemerintah. (sib)
