Gunung Mas

Minimnya Formasi Teknis di Wilayah Gumas Karena Kurangnya Laporan ke Kementerian

12 Oktober 2022

0 9 1 minute read

WAWANCARA: Kepala BKPSDM Gumas Guanhin saat ditemui di ruang kerjannya, Rabu (12/10/2022).

KUALA KURUN – Saat ini, formasi terbanyak di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hanya untuk guru dan tenaga kesehatan (Nakes). Akan tetapi, minimnya untuk tenaga teknis perkantoran hanya dijatah sebanyak 25 formasi di tahun 2022 ini.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gumas, Guanhin mengatakan, keperluan di daerah ini sebenarnya sangat banyak sekali. Namun disetiap instansi selama ini belum pernah melaporkan atau bersurat kepada masing-masing kementrian, sehingga minimnya formasi teknis.

“Jatah PPPK kita Gumas ini sebanyak 1.969 formasi itu sudah ditetapkan, untuk formasi guru ada 1.495 dan Nakes ada 449 formasi. Sedangkan untuk teknis hanya 25 formasi. Terkait kekurangan tenaga teknis ini hampir semua instansi, tidak pernah membuat surat atau usulan kepada kementrian masing-masing terkait kekurangan tenaga yang dibutuhkan,” ucap Guanhin, Rabu (12/10/2022).

Artinya, kata dia menuturkan, yang aktif menyampaikan kebutuhannya yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan saja, karena terbukti dari penetapan dari Kemenpan-RB, sehingga banyak formasi yang diberikan ke mereka. Sementara, jelas dia, dinas dan badan yang lain hanya menunggu penerimaan dari CPNS.

“Untuk kedua dinas ini kita lihat terbukti banyak untuk jatah formasi, sedangkan dinas dan badan yang lain hanya menunggu penerimaan dari CPNS saja. Sedangkan kita tau penerimaan CPNS itu sangat terbatas ,di tahun 2021 saja hanya 68 orang yang dibutuhkan,” ujarnya.

Sedangkan jelas dia, untuk data ASN di Gumas yang sudah prapinang sebanyak 2.071 formasi, dan terdata Non ASN hanya 2.028 formasi. Sementara yang lain belum memiliki akun bisa dilengakapi syaratnya karena tidak bisa diupdate oleh sistem.

“Untuk data yang kurang itu, kami akan terus berusaha untuk menyampaikan itu ke BKN, agar bisa semuanya diakomodir dari data yang sebanyak 2.071 itu dan akan kita cari solusinya di Tahun 2023″ pungkasnya. (san/bud)