Konsolidasi Lintas Sektor Atasi Kemiskinan

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, berfoto bersama usai membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025. Foto Ist

GERAKKALTENG.com – Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar di Palangka Raya, Kamis (20/11/20250).

Rapat tersebut dengan melibatkan jajaran Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya Edy Pratowo menyebut, penurunan angka kemiskinan tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.

“Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak bisa dikerjakan satu pihak. Diperlukan kerja bersama lintas sektor dan instansi terkait,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden, Dr. Arya Warman, yang hadir langsung pada kegiatan tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Kalteng per Maret 2025 sebesar 5,19 persen atau 147.800 jiwa, turun dari 5,25 persen pada September 2024. Namun garis kemiskinan meningkat 4,83 persen menjadi Rp654.660 per kapita per bulan.

Edy menilai, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan yang lebih mendalam. Termasuk penyesuaian program sesuai dinamika sosial ekonomi daerah.

Ia juga menyoroti fenomena terbaru, di mana tingkat kemiskinan di perkotaan kini lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Sementara tingkat pengangguran terbuka di desa mengalami kenaikan.

“Ini menunjukkan perlunya peningkatan lapangan kerja di perdesaan agar tidak terjadi migrasi penduduk miskin ke kota,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edy menekankan tiga agenda penting: pembaruan data makro dan sektoral kemiskinan, penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2026, serta penyesuaian dengan kebijakan pusat seperti Program Sekolah Rakyat, Program Makanan Bergizi Gratis, dan sinkronisasi data melalui DTSN Kemensos.

Menurutnya, integrasi data menjadi kunci untuk memastikan penetapan penerima manfaat lebih akurat.

Edy juga mengungkapkan efisiensi anggaran pusat tahun ini berpengaruh signifikan terhadap daerah, khususnya sektor infrastruktur dan pelayanan sosial.

“Dengan keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus semakin selektif menentukan prioritas. Namun saya yakin, dengan perencanaan yang baik dan kerja sama solid, kita mampu menurunkan angka kemiskinan,” pungkasnya. (Pem/*)