Dewan Kalteng Maklum APBD Perubahan Ditiadakan

Gerakkalteng.com – Palangka Raya  – Kalangan Dewan Provinsi Kalimantan Tengah tampaknya ikut memaklumi dan mendukung keputusan Pemerintah Provinsi Kalimanatan Tengah untuk tidak mengadakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan Kalimantan Tengah tahun ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan sebelumnya beralasan keputusan ini diambil karena kondisi yang tidak memungkinkan dan pemerintah sendiri kini sedang berfokus untuk menggarap APBD murni 2022.

Kebijakan ini juga disebut terlah dengan sesuai petunjuk Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan memang sifatnya tidak wajib.
Kepada Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Fredy Ering, Kamis (29/07/2021) mengungkap, keputusan untuk tidak mengadakan APBD Perubahan tahun ini memang dapat dimaklumi. Pasalnya, saat ini secara kedaerahan dan nasional sedang terjadi bencana sehingga menyebabkan perubahan asumsi mengenai pendapatan dan belanja dan hal yang sifatnya tidak terduga.

Kalangan dewan akhirnya , menyepakati mendukung kebijakan ini karena telah melalui peritmbangan tertentu.
“Kami kira kami bisa dukung kebijakan ini, karena kondis dan situasi saat ini, tidak terduga dengan adanya bencana ini tentu dapat bersama kita maklumi”, jelasnya.
Sementara seorang pengamat kebijakan publik Palangka Raya, Jovano Palenewen, mengatakan, penyusunan APBD memang harusnya berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi sebelumnya. Sehingga nantinya bisa jadi dasar pelaksanaan per tahunnya. Jovano menyebut, sah sah saja jika APBD perubahan tidak diadakan karena memang harus menyesuiakan situasi dan kondisi.

Terlebih saat ini terbentur dengabn kondisi dan kebutuhan yang disesuaikan untuk kesehatan dan bencana. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar sepanjang tidak terbentur aturan yang ada.
“”Ditiadakannya APBD Perubahan memang sebetulnya hal yang tidak tabu. Karena tiap tahun ada saja perubahan dan kondisi yang berubah ubah yang harus disesuaikan “, terangnya. (AW)