Falsafah Huma Betang Mampu Tangkal Potensi Kerawanan Sosial di Kalteng Jelang Tahun Politik

PALANGKA RAYA – Jelang tahun politik, Indonesia harus mewaspadai potensi kerawanan sosial, mengamati situasi global saat ini, dimana situasi disuatu wilayah tengah menghadapi berbagai konflik, apabila diamati tentang ancaman perang asimetris atau perang yang dilancarkan oleh kalangan tertentu dengan tujuan merusak yang metodenya secara non meliter dengan membelokan ideologi pola pikir rakyat, dengan menebar isu isu yang berakiat konflik.

Ancaman ini tentunya harus diwaspadai jangan sampai terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Metode cegah dini dengan menerapkan falsafah Huma Betang atau hidup dalam kebersamaan ditengah perbedaan dan satukan Frekuensi antar golongan masyarakat, ormas, instansi TNI/Polri dipastikan dapat menangkal ancaman tersebut.

Hal ini diungkapkan Wendi S.Loentan selaku tokoh pemuda dayak Kalteng asal Kabupaten Kota Waringin Barat. Menurutnya, situasi konflik yang digambarkan melalui metode perang asimetris harus diwaspadai oleh semua pihak, baik lapisan masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan tidak terbendung dapat menjadi alat para pihak dalam melancarkan pola perang asimetris ini. Khususnya jelang tahun politik, termasuk di masyarakat Kalteng” sebut Wendi, Kamis (27/4/2023).

Ia yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Gerdayak Kobar ini menambahkan, mengamati informasi viral di media sosial maupun pemberitaan di media massa akan konflik yang terjadi di masyarakat. Baik konflik antar kelompok masyarakat hingga antara sesama oknum aparat penegak hukum tentunya menjadi perhatian banyak pihak, termasuk dirinya. TNI dan POLRI adalah garda terdepan diharapkan lebih solid lagi.

“Harapan saya sebagai rakyat adalah hindari perselisihan, kebersamaan TNI/POLRI adalah modal utama yg harus selalu dikuatkan untuk menjaga negeri ini dari ancaman yang kapan saja dipastikan muncul, oleh karena itu antar aparat sendiri haruslah satu Frekuensi” sebutnya.

Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan menjelang tahun politik adalah Penyebaran informasi di medsos, seperti FB, aplikasi Tiktotok, Whatshap terkadang rawan digunakan oleh kelompok radikal dalam menyebar kabar bohong atau isu Hoax.

“Ancaman seperti ini yang harus diperhatikan secara serius oleh pihak terkait, khususnya oleh pemerintah di masa jelang tahun politik yang rawan akan terjadinya gesekan” ucap Wendi.

Menyikapi potensi kerawanan sosial menjelang tahun politik ini lanjutnya, pemerintah daerah melalui Kesbangpol diharapkan aktif membangun jaringan komunikasi dengan Ormas yang ada di daerah. Meningkatkan kewaspadaan sejak dini dengan melibatkan pihak terkait seperti TNI dan Polri, Ormas, Tokoh Adat, Tokoh Agama. Sehingga isu yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dicegah dan diantisipasi sejak dini.

Wendi yang juga anggota Kader Bela Negara Kalteng angkatan ke I tahun 2017 mengatakan, untuk Kalteng sendiri dihuni oleh masyarakat dengan banyak latar belakang sosial, budaya, agama dan suku dengan adat istiadat yang berbeda. Untuk itu, perlu ditingkatkan komunikasi dan silaturahmi di masyarakat dalam rangka menghadapi perkembangan diera teknologi informasi yang semakin cepat

“Sehingga Kalimantan Tengah mampu menghadapi situasi apapun, satukan frekuensi didalam semangat Huma Betang sebagai langkah antisipasi potensi kerawanan sosial menjelang tahun politik 2024” pungkasnya. (bud)