Katingan

Data Pekerja Informal Harus Masuk Perlindungan Sosial

KASONGAN — Pekerja informal berisiko tidak tercatat dalam program perlindungan sosial apabila data penerima tidak diperbarui. Pemerintah Kabupaten Katingan mendorong pemerintah desa memeriksa kondisi warga agar pekerja rentan tidak terlewat.

Jenis pekerjaan dan keadaan keluarga dapat berubah. Karena itu, verifikasi perlu memeriksa pekerjaan, kondisi ekonomi, serta status perlindungan warga, bukan hanya mengandalkan daftar penerima dari periode sebelumnya.

Bupati Katingan, Saiful, menekankan pembaruan data sebagai syarat ketepatan sasaran.

“Kita ingin pekerja rentan benar-benar terlindungi. Karena itu, data penerima harus terus diperbarui agar program tepat sasaran,” katanya. Selasa (10/11/2026).

Pemerintah desa memiliki posisi penting karena lebih dekat dengan keadaan warga. Hasil pemeriksaan perlu disampaikan kepada perangkat daerah terkait agar perubahan status dapat diproses sesuai ketentuan program.

Saiful mengingatkan perubahan kondisi sosial di setiap wilayah perlu tercatat agar pemerintah dapat merespons persoalan sejak awal.

“Kami ingin setiap keputusan menggunakan informasi yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Data harus diperiksa dan diperbarui agar kebijakan sesuai dengan keadaan di lapangan,” terangnya.

Data sosial itu diharapkan membantu pemerintah menentukan langkah komunikasi dan pembinaan yang sesuai dengan keadaan warga.

“Hasil pengelolaan data harus diterjemahkan menjadi perbaikan yang bisa dirasakan masyarakat, terutama dalam ketepatan perencanaan dan kemudahan pelayanan,” terangnya.

Ketepatan perlindungan dapat dinilai dari warga yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar, serta data penerima yang perlu diperbaiki. Pembaruan berkala membantu mencegah bantuan atau jaminan sosial salah sasaran. (rud/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!