Katingan
Keamanan Data Harus Mengiringi Layanan Digital Katingan
KASONGAN — Perluasan layanan digital Pemerintah Kabupaten Katingan perlu disertai perlindungan terhadap informasi yang dikelola. Kemudahan menggunakan aplikasi harus berjalan bersama aturan akses, tanggung jawab pengguna, dan upaya menjaga kerahasiaan data.
Setiap perangkat daerah perlu menentukan siapa yang berwenang membuka informasi, untuk kepentingan apa data digunakan, dan bagaimana penggunaannya dicatat. Aparatur juga perlu memahami risiko ketika menyimpan atau membagikan dokumen melalui perangkat digital.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, mengingatkan bahwa keamanan tidak hanya bergantung pada perangkat.
“Teknologi hanya alat. Yang menentukan tetap orang yang menggunakannya,” ujar Kadis. Selasa (10/11/2026).
Karena itu, peningkatan kemampuan aparatur perlu mencakup pemahaman tentang kerahasiaan, pembatasan hak akses, dan kehati-hatian saat mengirim informasi. Pemeriksaan berkala juga diperlukan untuk memastikan aturan dijalankan.
Ia menekankan bahwa pengelolaan informasi pemerintahan harus bertumpu pada data yang mutakhir dan dapat ditelusuri.
“Kami ingin setiap keputusan menggunakan informasi yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Data harus diperiksa dan diperbarui agar kebijakan sesuai dengan keadaan di lapangan,” tegasnya.
Dalam layanan digital, ketepatan informasi semestinya terlihat dari proses yang lebih mudah dan keputusan yang lebih tepat.
“Hasil pengelolaan data harus diterjemahkan menjadi perbaikan yang bisa dirasakan masyarakat, terutama dalam ketepatan perencanaan dan kemudahan pelayanan,” katanya.
Layanan digital yang baik bukan hanya mudah diakses, tetapi juga dapat dipercaya. Perlindungan informasi harus menjadi bagian dari prosedur kerja setiap perangkat daerah. (rud/*)


