Katingan
Koordinasi OPD Harus Dimulai Sebelum Program Berjalan
KASONGAN — Program yang melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) berisiko tersendat apabila koordinasi baru dilakukan setelah pekerjaan dimulai. Pemerintah Kabupaten Katingan mendorong penyamaan rencana sejak awal agar pembagian tugas dan jadwal pelaksanaan lebih jelas.
Setiap OPD perlu mengetahui bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, data yang harus disiapkan, serta tahapan yang bergantung pada perangkat daerah lain. Kejelasan ini dapat mencegah pekerjaan tumpang tindih dan mengurangi waktu tunggu antarunit.
Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, mengingatkan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri,” ungkapnya. Rabu (11/11/2026).
Kesepakatan rapat harus diterjemahkan menjadi pembagian kerja yang dapat diperiksa. Pemantauan bersama diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan, menentukan pihak yang harus menyelesaikannya, dan memastikan kegiatan tetap sesuai tujuan.
Fasilitas yang dibangun dengan anggaran daerah perlu diawasi setelah pekerjaan selesai agar tetap dapat dimanfaatkan.
“Kami ingin setiap program memberi manfaat yang dapat dirasakan dan dijaga keberlanjutannya. Karena itu, pelaksanaan harus disertai pengawasan serta pemeliharaan,” tambahnya.
Laporan warga dapat membantu pemerintah mengetahui fasilitas yang belum berfungsi atau membutuhkan perbaikan.
“Masukan masyarakat penting untuk mengetahui bagian yang masih perlu dibenahi. Setiap temuan perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan,” tandasnya.
Christian Rain juga menekankan pentingnya pengawasan dan pemeliharaan setelah program selesai. Masukan masyarakat perlu digunakan untuk mengenali bagian yang belum berfungsi dan menentukan perbaikan sesuai kewenangan masing-masing. (rud/*)
Tanggal edisi: 8 November 2026
- CAPTION FOTO:



