Katingan

Pemerintah Desa Diminta Aktif Mencegah Narkoba, Bukan Hanya Mengandalkan Polisi

KASONGAN — Pemkab Katingan mendorong pemerintah desa ikut menjadi garda pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kepala desa dan perangkatnya dinilai memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan warga dan dapat mengenali persoalan lebih awal.

Bupati Katingan Saiful meminta desa memperkuat edukasi, membangun kesadaran masyarakat, dan melakukan deteksi dini. Menurut dia, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian dan penegak hukum.

“Pemerintah desa memiliki posisi yang sangat strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Kepala desa beserta seluruh perangkat desa diharapkan menjadi pelopor dalam memberikan edukasi, membangun kesadaran masyarakat, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing,” ujar Saiful. Senin (9/11/2026).

Ia juga mengajak keluarga, tokoh agama, tokoh adat, sekolah, dan masyarakat terlibat dalam pencegahan. Sosialisasi bersama Forkopimda mencakup dampak narkoba, konsekuensi hukum, dan mekanisme pencegahan berbasis masyarakat.

“Perang melawan narkoba adalah tanggung jawab kita bersama. Apabila seluruh elemen masyarakat bersatu dan saling menguatkan, maka kita dapat mewujudkan Kabupaten Katingan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” tambahnya.

Peran desa perlu diwujudkan melalui edukasi rutin, komunikasi dengan keluarga, serta jalur pelaporan yang aman dan jelas. Kerja bersama di tingkat lokal dapat membantu mencegah penyalahgunaan berkembang tanpa mengabaikan kewenangan aparat penegak hukum.

Arahan pencegahan narkoba di tingkat desa yang sebelumnya disampaikan Pemkab Katingan menempatkan kepala desa, keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum sebagai unsur penting dalam membangun kewaspadaan warga.

Langkah tersebut diperkuat melalui sosialisasi bahaya narkoba yang melibatkan pemerintah desa dan Forkopimda. Materi yang diberikan mencakup dampak narkoba, konsekuensi hukum dan mekanisme pencegahan berbasis masyarakat. (rud/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!