Katingan

Tekanan Transfer Pusat, Katingan Minta Kebijakan Belanja Pegawai Perhatikan Kondisi Daerah

KASONGAN — Bupati Katingan Saiful menyoroti keterbatasan ruang fiskal daerah dalam forum bersama Kementerian Dalam Negeri. Ia meminta kebijakan pengendalian proporsi belanja pegawai memperhitungkan karakteristik wilayah serta kebutuhan menjaga layanan dasar.

Menurut Saiful, tekanan pada transfer pemerintah pusat dapat membatasi ruang pembiayaan pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap harus menjaga layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Mengenai kebijakan penekanan proporsi belanja pegawai masih sangat sulit diterapkan di Kabupaten Katingan,” kata Saiful. Jumat (13/11/2026).

Ia menilai dukungan pemerintah pusat dibutuhkan agar penyesuaian fiskal tidak mengganggu pelayanan dan pembangunan. Karakter geografis Katingan serta kebutuhan layanan di berbagai wilayah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

“Pelayanan dasar dan pembangunan tetap harus dijaga,” tandasnya.

Penataan belanja perlu didasarkan pada data kebutuhan pegawai, kemampuan pendapatan, dan prioritas pembangunan. Pemerintah juga perlu menjelaskan dampak setiap penyesuaian agar efisiensi tidak berujung pada berkurangnya akses warga terhadap layanan dasar.

Dalam forum otonomi daerah itu, Saiful menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah pusat harus memperhitungkan karakteristik daerah seperti Katingan.

Karakteristik geografis dan kebutuhan layanan Katingan perlu menjadi pertimbangan saat kebijakan fiskal diterapkan. Penyesuaian belanja harus tetap menjaga akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. (rud/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!