TKD Turun, Program Prioritas di Kalteng Tetap Berjalan

Foto: Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.

GERAKKALTENG.com – Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyatakan komitme pemerintah provinsi setempat dalam menjalankan program prioritas, meski mengalami penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Gubernur menyebut dinamika fiskal sebagai hal wajar dalam siklus pemerintahan yang harus dihadapi secara profesional dan hati-hati.

“Biasa, organisasi itu ada pasang-surutnya. Ketika sedang pasang, kita harus mengambil antisipasi, begitu juga sebaliknya,” ungkap Agustiar Sabran, kemarin di Palangka Raya.

Agustiar menegaskan, pemerintah daerah wajib menjaga koordinasi dengan pemerintah pusat agar dampak penurunan anggaran tidak terlalu besar terhadap pembangunan.

“Itu memang menjadi kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” katanya.

Agustiar mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah gubernur telah mengikuti pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas penyesuaian fiskal nasional.

“Setiap daerah punya kondisi berbeda-beda, tapi tentu semua merasakan imbasnya. Namun semua ada hikmahnya, supaya kami bisa lebih profesional dan lebih berhati-hati,” ujarnya.

Ia menilai penyesuaian fiskal sebagai momentum memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Yang penting, arah kebijakan kita tetap fokus pada pelayanan publik,” tambahnya.

Agustiar menegaskan, bahwa program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan tetap berjalan sesuai rencana, meski ada penyesuaian teknis di lapangan.

“Program tetap jalan. Kadang terkendala karena faktor cuaca, misalnya hujan, tapi tetap dilaksanakan sesuai prioritas,” jelasnya.

Ia juga menyinggung program Kartu Huma Betang (KHB) sebagai kebijakan unggulan dalam perlindungan sosial. Menurutnya, meski ada dampak dari penurunan TKD, manfaat program tersebut tetap dijaga.

“Kadang kita berada di bawah, kadang di atas. Tapi yang penting, dalam pelaksanaan misi dan program itu tidak berdampak besar bagi masyarakat penerima manfaat,” tutupnya. (Pem/*)