DPRD Kota Palangka RayaPalangka Raya

Belanja Daerah Lebih Prioritas Dibanding Belanja Birokrasi

Ted Apri Mahendra, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palangka Raya saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya pada Sidang paripurna ke-6 Masa sidang II Tahun 2020 DPRD Palangka Raya, Kamis (25/6/2020).

PALANGKA RAYA,GERAKKALTENG.COM -Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.

Penegasan tersebut disampaikan Ted Apri Mahendra, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palangka Raya saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya pada Sidang paripurna ke-6 Masa sidang II Tahun 2020 DPRD Palangka Raya, Kamis (25/6/2020).

Adapun pemandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Ted Apri melalui video conperwnce adalah menjawab pidato pengantar walikota Palangka Raya mengenai rancangan peraturan daerah Kota Palangka Raya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

Dalam pandangan fraksinya Ted Apri menyampaikan, catatan agar, Pemko Palangka Raya harus dapat melakukan pemenuhan hak dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

“Ini harus didahulukan dan harus ada semangat yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,”ungkapnya.

Disisi lain Ted Apri menyampaikan, semangat mendasar dalam pelaksanaan undang-undang otonomi daerah adalah, adanya percepatan pembangunan nasional di daerah dapat lebih tepat dan focus pada sasaran sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas didaerah masing-masing.

Program-program yang tepat sasaran harus senantiasa dikedepankan. Terlebih berkenaan dengan hal yang paling pokok. Yakni tata kelola anggaran yang baik, serta dilakukan dengan transparan, akuntabel, tepat sasaran, berkualitas dan taat pula pada asas kepatutan anggaran.

Dalam bagian lain sambung Ted Apri, Fraksi PDI Perjuangan memandang telah banyak capaian hasil kinerja Pemko Palangka Raya yang mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Terutama dengan penilaian terkait penilaian penggunaan anggaran.

“Selamat pemko kembali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI untuk Tahun Anggaran 2019, Dengan predikat ini, pembangunan diharapkan semakin meningkat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,”harapnya.VD

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *