Lambatnya Proses GU, Jadi Sorotan DPRD Kabupaten Barito Timur

Foto : Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur, Wahyudinnoor.

GERAKKALTENG.com – Tamiang Layang – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur, Wahyudinnoor masih jadi sorotan. Hingga saat ini, lambatnya proses Ganti Uang Persediaan (GU) sehingga pencairan menjadi lambat atau mempengaruhi serapan anggaran di tiap OPD.

“Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, hal ini terbukti karena serapan anggaran kita untuk Barito Timur masih rendah,” ucap Wahyudinnoor, Selasa (26/4/2022).

Hal ini disebabkan Ganti Uang Persediaan (GU) kita saat ini, sampai pada masa sidang pertama berakhir, masuk masa sidang kedua itu hanya baru satu kali GU, jelas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur yang membidangi ekonomi dan keuangan.

“Proses GU di Barito Timur tidak lancar, karena sudah memasuki masa sidang kedua GU kita baru satu kali, kalau di daerah lain seperti Palangkaraya, Kota Waringin Timur mereka GU nya bisa sudah tiga kali, sedangkan kita baru satu kali,” ujarnya.

Dengan GU yang lambat tentu berpengaruh terhadap serapan anggaran di setiap OPD, akhirnya yang dikhawatirkan lagi kinerja tidak tercapai. Nantinya dikhawatirkan capaian kinerja di setiap OPD tidak akan tercapai, ini hal serius yang menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga serapan anggaran kita bisa berjalan dengan bagus.

“Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, otomatis perputaran perekonomian masyarakat meningkat, selanjutnya proses tunjungan-tunjangan yang akan diterima oleh pegawai negeri dan yang berhak menerimanya, agar segera untuk dilaksanakan.

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mendorong supaya proses GU itu bisa berjalan dengan semestinya. Proses GU itu sebenarnya bisa beriringan antara SIMDA dengan sistem pengelolaan keuangan dengan peraturan yang baru yakni SIPD.

“Kita di Barito Timur ini hanya menggunakan pola sistem SIPD yang jadi permasalahan adalah, mereka-mereka yang mengelola ini belum mempunyai kemampuan atau belum sepenuhnya menguasai, karena menggunakan sistem yang rumit, harusnya mereka ini diberikan pelatihan-pelatihan agar bisa menjalankan aplikasi SIPD dengan baik, kalau pun tidak mampu atau belum menguasai harusnya mengandeng pihak ketiga atau bergandengan antara SIMDA dan SIPD,” jelasnya.

Ketua DPC Partai PKB ini pun berharap, roda perekonomian di Barito Timur ini bisa berjalan lancar, artinya proses pengelolaan keuangan yang seharusnya itu masih bisa beriringan, kalau di Palangkaraya itu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) itu masih beriringan, bahkan dia menggunakan pihak ketiga, sehingga proses GU bisa berjalan dengan lancar.

“Memang dengan sistem keuangan yang baru ini cukup rumit, kita di Barito Timur kalau tidak menggunakan pola yang beriringan antara SIMDA dan SIPD, serta tidak menggunakan jasa pihak ketiga, hendaknya tenaga-tenaga di bidang keuangan itu benar-benar di perhatikan kinerjanya sehingga bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (ags/sog)