DPRD Kotawaringin Timur

Lapangan Pekerjaan Minim, Angka Pengangguran di Kotim Masih Tinggi

SAMPIT – Angka pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai tinggi. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), tercatat pada tahun 2021 jumlah pengangguran atau pencari kerja sebanyak 1.346 orang, terdiri dari 861 pria dan 485 wanita. Akan tetapi, sebanyak 157 orang telah mendapatkan pekerjaan, hingga tersisa 1.187 pengangguran.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim, H Bunyamin mengatakan, saat ini masih minim akan lapangan pekerjaan, sehingga membuat masyarakat banyak yang menjadi pengangguran. Bahkan masih banyak lulusan sarjana dan diploma yang masih menganggur, lantaran sulitnya mencari pekerjaan.

“Pascapandemi, angka pengangguran masih tinggi dan lapangan pekerjaan sulit ditemukan. Pemerintah daerah harus mengkaji lagi untuk mencari solusi bagaimana menciptakan lapangan kerja baru dan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaika untuk pemerintah daerah dengan adanya lapangan kerja baru” kata Bunyamin, Kamis (1/9/2022).

Dirinya juga meminta pemerintah harus konsisten dalam membuka lapangan kerja dan perekrutan tenaga kerja di daerah ini diprioritaskan untuk masyarakat lokal, bukan dari luar daerah. Apalagi di daerah ini masih banyak lulusan sarjana yang memiliki potensi di berbagai bidang oleh karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan minimnya pemberdayaan, sehingga mereka harus menganggur.

“Sebenarnya di daerah kita cukup banyak perusahaan besar swasta kelapa sawit yang dapat menyerap tenaga kerja dan harusnya Pemerintah juga memberikan semacam ruang bagi program industri agar investasi dapat masuk dan masyarakat kita juga bisa bekerja,” ujar Bunyamin.

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga mengharapkan pemerintah Kabupaten Kotim membuat program bantuan sosial untuk pekerja formal maupun informal, dan dapat bekerja sama dengan pihak industri, guna memperluas lapangan pekerjaan. Selain
itu, sektor industri rumahan juga banyak menyerap tenaga kerja harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Memang diberbagai sektor saat ini sudah mulai bangkit, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengaktifkan ekonomi kerakyatan yang selama ini terpuruk lantaran dampak dari pandemi Co-vid-19 yang terjadi lebih dari dua tahun ini, sehingga perekonomian kita kembali normal lagi,” tutupnya. (erk/bud)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!