HEADLINEKatinganPolitik
Sekda Tegaskan Agar Perusahaan Tidak Menghalangi Hak Politik Karyawan
"Saya minta kepada pihak perusahaan yang hadir saat ini, agar tidak menghalang-halangi hak politik karyawan yang bekerja diperusahaan berikan mereka kesempatan untuk memilih, jika ada perusahaan yang menghalang-halangi aturan yang akan bermain," Tegas Sekda.
Foto : Sekda Katingan Pransang (kiri) bersama dengan Ketua KPU Katingan Subandy (kanan) saat mempin rapat koordinasi pemetaan TPS, diruabg rapat Bupati Katingan.
KASONGAN – Sekda Katingan Pransang memimpin langsung rapat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Katingan dalam rapat koordinasi pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemuktahiran data pemilih di lokasi khusus, yang dilaksanakan belum lama ini diruang rapat Bupati Katingan.
Seperti yang disampaikan Sekda, bahwa pemerintah daerah merespon cepat terhadap kegiatan yang dilaksanakan, karena hal ini sudah disampaikan langsung oleh ketua KPU bahwa akan ada dibentuk TPS khusus di lokasi perusahaan besar yang dimana karyawannya cukup banyak.
“Dari penyampaian ketua KPU tersebur saya sampaikan bahwa perusahaan mana saja yang harus di undang, hal ini dilakukan bukan karena pemerintah ingin berpolitik namun sudah menjadi kewajiban termasuk saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan selama hal tersebut masih masuk dalam ketentuan pemerintah daerah,” Ujar Sekda.
Selain dalam memberikan fasilitas, Pransang juga menyebutkan untuk tahun ini pemda katingan telah menganggarkan dana operasional yang diperuntukan KPU dan Bawaslu dengan anggaran kurang lebih 50 milyar.
“Untuk tahun 2024 nanti, kami dari pemerintah akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan proposal serta rincian yang sudah disepakati, akan kami siapkan,”Ucap Sekda.
Lanjutnya, bahwa pemerintah tentu mendukung pelaksaan pesta demokrasi yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, karena hal ini merupakan hak politik masyarakat untuk dipilih dan memilih.
Sehingga Sekda secara tegas meminta, pengertian dan partisipasi dari pihak perusahaan diwilayah katingan untuk memberikan hak politik kepada para karyawan saat hari pelaksanaan pemilihan nantinya.
“Saya minta kepada pihak perusahaan yang hadir saat ini, agar tidak menghalang-halangi hak politik karyawan yang bekerja diperusahaan berikan mereka kesempatan untuk memilih, jika ada perusahaan yang menghalang-halangi aturan yang akan bermain,” Tegas Sekda.
Dalam pelaksanaan rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pihak perusahaan yang beroperasi di katingan, untuk dimintai kesiapan memberikan hak politik kepada karyawan yang berkerjaan di perusahaan terkait.
(Tri)
