Hj. Mukarramah Kritik Kebijakan Pengadaan BBM Subsidi, Serukan Sosialisasi yang Tepat

Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya baru-baru ini mengimplementasikan sistem baru dalam pengadaan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat, yang menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD Kota Palangka Raya.

“Penting untuk melakukan sosialisasi yang tepat dan menyeluruh terkait penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Sosialisasi ini harus dilakukan dengan baik, tidak boleh mendadak,” ujar Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah, Kamis (03/10/2024).

Hj. Mukarramah menekankan bahwa informasi mengenai kebijakan ini harus disampaikan dengan jelas dan merata agar masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku. Meski ada dorongan untuk beralih ke bahan bakar lain seperti Pertamax, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Hj. Mukarramah adalah penerapan sistem barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Ia khawatir kebijakan ini akan menyulitkan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi yang diperlukan.

“Kami berharap ada pemisahan yang jelas dalam pelaksanaannya. Jangan sampai golongan menengah ke bawah terbebani. Apa yang terjadi dengan mereka yang tidak memiliki ponsel Android? Ini harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.

Hj. Mukarramah juga menekankan perlunya pengklasifikasian pengguna barcode berdasarkan tingkat ekonomi. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan masyarakat dengan fasilitas yang memadai.

“Dengan begitu, masyarakat kecil, seperti pedagang atau pelaku UMKM, tidak akan terabaikan hanya karena keterbatasan teknologi,” tegasnya. (*)