Basirun B Sahepar Soroti Kebijakan Pengadaan BBM Subsidi, Tekankan Sosialisasi yang Lebih Terarah

Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya baru-baru ini mengimplementasikan sistem baru dalam pengadaan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat, yang menarik perhatian berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Kota Palangka Raya.

“Penting untuk memastikan sosialisasi yang lebih terarah dan komprehensif terkait penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Sosialisasi ini tidak boleh dilakukan secara mendadak atau terburu-buru,” ujar Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Basirun B. Sahepar, Rabu (06/11/2024).

Basirun menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan ini disampaikan dengan baik kepada masyarakat, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Meskipun ada dorongan untuk beralih dari penggunaan Pertalite ke bahan bakar lain seperti Pertamax, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani golongan masyarakat tertentu.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Basirun adalah penerapan sistem barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Ia khawatir kebijakan ini bisa menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi yang dibutuhkan.

“Kami berharap ada pemisahan yang jelas dalam penerapan kebijakan ini. Jangan sampai masyarakat golongan menengah ke bawah terbebani. Bagaimana nasib mereka yang tidak memiliki ponsel Android? Ini perlu perhatian lebih,” ungkapnya.

Basirun juga menekankan pentingnya pengklasifikasian pengguna barcode yang memperhatikan kemampuan ekonomi. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan masyarakat dengan fasilitas yang lebih memadai.

“Dengan demikian, masyarakat kecil, seperti pedagang atau pelaku UMKM, tidak akan terpinggirkan hanya karena keterbatasan teknologi,” tambahnya. (*)