Ranwal RKPD 2027 Disusun Selaras Kebijakan Nasional

GERAKKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan awal yang strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan perencanaan nasional.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“RKPD bukan sekadar dokumen tahunan, tetapi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah,” ujar Leo.

Leo menjelaskan, penyusunan Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah telah dimulai sejak Desember tahun sebelumnya dan terus disempurnakan melalui proses penginputan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil Konsultasi Publik ini akan menjadi dasar penyempurnaan Ranwal sebelum dibahas dalam Forum Perangkat Daerah, Forum Lintas Perangkat Daerah, hingga Musrenbang RKPD.

“Ranwal RKPD yang telah disempurnakan melalui Konsultasi Publik akan menjadi acuan bagi perangkat daerah sebelum diforumkan dan dimusrenbangkan, dengan target penetapan paling lambat akhir Juni 2026,” jelasnya.

a juga menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), hingga Program Strategis Nasional. Khusus di Kalimantan Tengah, Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera akan diselaraskan dengan Asta Cita sebagai bentuk dukungan RKPD Provinsi terhadap RKP Nasional.

“Perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dan berjenjang, dari pusat hingga kabupaten/kota, agar kinerja pembangunan benar-benar optimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” tegas Leo.

Dalam paparannya, Leo menyampaikan bahwa indikator makro Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 5,36 persen, tertinggi di wilayah Kalimantan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah terus meningkat, dari 72,81 pada tahun 2021 menjadi 74,86 pada tahun 2025.

“Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita berada pada jalur yang tepat, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia semakin inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

(MMC/RN)