Katingan

DPRD Katingan Minta Pengawasan Perusahaan Lindungi Hak Pekerja

KASONGAN – Perlindungan upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hak normatif pekerja menjadi perhatian DPRD Katingan dalam evaluasi LKPJ Bupati 2025. Pemerintah daerah didorong memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan perusahaan agar iklim investasi berjalan seiring dengan pemenuhan hak tenaga kerja.

Persoalan itu menjadi bagian dari rekomendasi DPRD dalam evaluasi LKPJ Bupati Katingan 2025.

Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto mengatakan evaluasi pemerintah harus menghasilkan perbaikan konkret.

“LKPJ ini penting untuk mengetahui capaian kinerja Pemda Katingan,” kata Marwan. Senin (16/11/2026).

“Kami akan membahas secara detail dan komprehensif,” tegasnya.

DPRD menilai hubungan industrial yang sehat membutuhkan pengawasan terhadap upah, jaminan sosial, keselamatan kerja dan hak normatif pekerja.

Legislatif juga menekankan iklim investasi yang sehat harus berjalan bersama perlindungan tenaga kerja.

Pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan perusahaan agar hak pekerja tetap terlindungi sesuai ketentuan.(rud/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!