Katingan

Katingan Pertahankan Predikat Terbaik Tata Kelola Digital se-Kalteng

KASONGAN – Kabupaten Katingan kembali meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2026 kategori Tata Kelola Transformasi Digital Terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian tersebut sekaligus mempertahankan penghargaan serupa yang diraih pada 2025.

Penghargaan diserahkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) dalam rangkaian Seminar Nasional dan Penganugerahan GM-DTGI 2026 di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen FEB UGM, Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, hadir langsung menerima penghargaan tersebut mewakili Pemerintah Kabupaten Katingan.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian tata kelola transformasi digital pemerintah daerah. Pada 2026, pengukuran GM-DTGI mencakup 508 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dengan menggunakan tujuh pilar dan 50 indikator penilaian.

Tujuh pilar tersebut meliputi tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, serta keamanan siber dan ketahanan sistem.

Dalam pengumuman hasil penilaian, Kabupaten Katingan tercatat sebagai penerima penghargaan terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kategori ini merupakan penghargaan khusus bagi pemerintah daerah dengan capaian terbaik di masing-masing provinsi, terpisah dari pemeringkatan 10 besar kabupaten dan kota terbaik secara nasional.

Ketua Tim Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, menjelaskan bahwa indeks tersebut dikembangkan untuk mengukur kesiapan sekaligus pelaksanaan tata kelola transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

Ia menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya teknologi atau aplikasi yang dimiliki pemerintah.

“Transformasi digital is not about technology. Digital transformation is about people,” kata Syaiful.

Menurutnya, transformasi digital juga harus menyentuh manusia, organisasi, dan proses kerja. Teknologi yang tersedia tidak otomatis membuat pelayanan lebih efektif apabila tidak disertai perubahan sistem kerja dan kesiapan sumber daya manusia.

Hal senada disampaikan Wakil Rektor UGM Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi, Arief Setiawan Budi Nugroho. Ia menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien serta menggunakan data yang akurat dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Melalui GM-DTGI, hasil pengukuran diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi aspek tata kelola digital yang masih perlu diperbaiki, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.(rud/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!