Katingan
Pemkab Katingan Perkuat Pendataan Pekerja Rentan Penerima Jaminan Sosial
KASONGAN – Nilai manfaat jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kabupaten Katingan telah mencapai lebih dari Rp1 miliar, termasuk klaim yang telah disalurkan maupun masih diproses. Pemkab Katingan dan BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kerja sama agar pekerja informal yang belum terlindungi dapat terdata dan memperoleh jaminan sosial sesuai ketentuan.
Dalam kegiatan sebelumnya, penguatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
Program diarahkan agar pekerja yang belum tersentuh perlindungan kerja formal tetap memperoleh jaminan sosial sesuai ketentuan.
Pemkab menempatkan pendataan sebagai salah satu faktor penting agar program tepat sasaran. Camat dan kepala desa didorong ikut memetakan warga yang masuk kelompok pekerja rentan.
Kerja sama pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan juga mencakup evaluasi pelaksanaan program dan penguatan basis data penerima manfaat.
Data yang dihimpun BPJS menunjukkan nilai manfaat bagi pekerja rentan di Katingan telah mencapai lebih dari Rp1 miliar dalam berbagai klaim manfaat yang telah disalurkan maupun sedang diproses.
Pemerintah daerah memandang angka tersebut menunjukkan bahwa jaminan sosial bukan sekadar administrasi kepesertaan, tetapi menjadi penyangga ekonomi keluarga ketika kepala keluarga mengalami risiko kerja atau meninggal dunia.
Bupati Katingan Saiful menempatkan sinkronisasi data sebagai bagian penting dari penguatan program agar anggaran perlindungan sosial tidak salah sasaran.
Pemkab juga mendorong pemerintah desa tidak hanya menjadi pengusul, tetapi ikut memastikan pekerja rentan di wilayah masing-masing terdata dan memperoleh perlindungan.
“Kita ingin pekerja rentan benar-benar terlindungi. Karena itu, data penerima harus terus diperbarui agar program tepat sasaran,” ujar Saiful. Sabtu (7/11/2026).
Dengan pola tersebut, perlindungan sosial pekerja diposisikan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang menyentuh kelompok ekonomi paling rentan.
“Perlindungan sosial harus sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan dilaksanakan dengan data yang akurat,” katanya.(rud/*)



