PWI Turun Tangan Sikapi Wartawan Abal-Abal

GERAK KALTENG.COM – KUALA KURUN – Ratusan kepala desa, aparatur, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Gunung Mas diberikan pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kewartawanan. Pasalnya, pemerintah desa kerap menjadi target empuk oknum wartawan nakal untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara memeras.

Upaya penyamaan persepsi itu disampaikan Wakil Ketua PWI Kalteng bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan, Heronika Rahan saat menjadi pemateri pada kegiatan rapat kerja dan evaluasi pemerintah desa di GPU Damang Batu, Jumat (22/2/2019).

“Hal ini penting disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya para kades yang sering menjadi sasaran oknum yang katanya mengaku sebagai wartawan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Heronika menjelaskan secara detail tentang UU Pers, kode etik jurnalistik, dan hal lain yang berkenaan dengan tugas kewartawanan. Tugas utama wartawan yaitu demi kepentingan masyarakat umum.

“Karena profesinya sebagai wartawan dilindungi oleh negara, maka ada stigma bahwa seorang wartawan itu ditakuti. Ini lah yang kerap dimanfaatkan oknum tertentu. Padahal tidak demikian, kode etik jurnalistik itu sebenarnya juga diperuntukan untuk wartawan dan melindungi masyarakat,” imbuhnya.

Guna membedakan wartawan palsu dan profesional, maka dewan pers mencetuskan program Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Syarat mendapatkan kartu ini, yakni memiliki media yang telah dipersyaratkan dalam UU Pers.

“Saya mendukung, apabila Pemkab Gumas ke depan bisa menerapkan kebijakan bahwa hanya melayani wartawan yang sudah mengantongi kartu UKW. Keaslian identitas wartawan itu bisa dicek langsung di website dewanpers.co.id/kompetensi,” jelasnya.

Selaku wartawan, dirinya mengaku prihatin terhadap maraknya oknum tidak bertanggungjawab yang mengaku-ngaku sebagai wartawan di Kabupaten Gunung Mas. Diduga, dinamika seperti itu juga dialami daerah lain.

“Korban oknum wartawan seperti ini tidak hanya menimpa bapak/ibu, namun juga berdampak kepada reputasi kami selaku wartawan resmi. Saya merasa berkewajiban untuk menjelaskan serta meluruskan permasalahan ini,” pungkasnya. (agg)