DPRD Kota Palangka RayaHEADLINEPalangka Raya
Tindaklanjuti Rekomendasi BPK untuk Pertahankan WTP
Pemko Palangka Raya kembali meraih predikat WTP, setelah selesainya pemeriksaan atas laporan LKPJ tahun 2018.
PALANGKA RAYA GERAKKALTENG.COM -Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk ketiga kalinya kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.
Opini WTP yang diberikan ini merupakan hasil penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.
“Pemko Palangka Raya kembali meraih predikat WTP, setelah selesainya pemeriksaan atas laporan LKPJ tahun 2018. Maka kedepan yang patut dilakukan adalah upaya mempertahankan predikat WTP,”ungkap Fairid,Sabtu (25/5/2019).
Upaya tersebut lanjutnya, tentu tidak lain adalah bagaimana menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan mendorong penyerapan anggaran melalui percepatan pembangunan, yang ditujukan bagi kesejahteraanmasyarakat Kota Palangka Raya.
Guna mencapai hal itu, maka instrumen yang tak kalah penting untuk mempertahankan predikat WTP adalah segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK untuk dilakukan perbaikan.
“Sesegera mungkin rekomendasi dari BPK ini ditindaklanjuti. Jangan sampai lengah, rekomendasi tersebut menjadi masukan bagi pemko untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi,”ujarnya.
Selebihnya Fairid menuturkan, jika penilaian BPK terhadap Pemko Palangka Raya untuk tingkat kepatuhan tindak lanjut sangat signifikan dan berada posisi 93 persen.
Karenanya wali kota berusia masih muda inipun memerintahkan sekda, inspektorat dan pimpinan OPD untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang diberikan BPK.
“Segera dikerjakan, karena sudah diberikan rambu-rambu oleh BPK.Upaya seperti inilah pailing tidak harus dipertahankan dan jangan sampai menurun,”ujarnya menekankan.
Bila hal itu bisa dilakukan tambah Fairid, maka kepercayaan publik kepada Pemko Palangka Raya akan semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan, akselarasi program pemerintah dalam memberikan kesejahteraan masyarakat dari sisi keuangan, dinilai telah efektif.VD