DPRD Kotawaringin Timur

Berharap Konflik Internal Segera Usai

"Kami juga berharap jajaran pengurus partai politik agar bisa andil besar secara kekeluargaan untuk bisa menyelesaikan polemik yang ada di DPRD Kotim dalam hal menyangkut penyusunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kotim ini," kata Ketua Fraksi PKB, M.Abadi saat dibincang di ruang kerjannya, Jumat (18/2/2022).

GERAKKALTENG.com –  SAMPIT – Fraksi Partai Kebang­kitan Bangsa (PKB) DPRD Kabu­paten Kotawaringin Timur (Kotim) mengajak seluruh fraksi duduk bersama menyelesaikan konflik in­ternal terkait Alat Kelengkapan De­wan (AKD) agar tidak mengganggu kinerja lembaga legislatif tersebut.

“Kami juga berharap jajaran pengurus partai politik agar bisa andil besar secara kekeluargaan untuk bisa menyelesaikan polemik yang ada di DPRD Kotim dalam hal menyangkut penyusunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kotim ini,” kata Ketua Fraksi PKB, M.Abadi saat dibincang di ruang kerjannya, Jumat (18/2/2022).

Dirinya mengimbau fraksi dan partai politik bersama-sama menyelesaikan masalah ini karena kehadiran partai politik juga pent­ing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konflik internal diharapkan tidak sampai mengganggu kinerja DPRD ka­rena dampaknya bisa merugikan masyarakat.

“Meskipun polemik di internal DPRD tidak ada kaitannya dengan pihak eksekutif. Namun, legislatif adalah bagian dari pemerintahan daerah sehingga juga perlu andil besar pimpinan eksekutif untuk dapat mendorong menyelesaikan masalah ini,” ujar Abadi.

Ia juga berharap konflik inter­nal DPRD ini bisa segera disele­saikan. Kondisi ini dinilai tidak baik bagi DPRD sendiri maupun dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah, maka diharapakan bupati dapat mem­fasilitasi semua pihak terkait untuk melakukan penyesuaian demi kinerja lembaga DPRD sekaligus demi kondusivitas jalannya roda pemerintahan daerah.

“Kalau ini dibiarkan maka akan berdampak tidak baik di kalangan masyarakat sehingga masyarakat bisa saja beranggapan bagaimana bisa menyelesaikan masalah mas­yarakat, sementara masalah rumah tangga didalam DPRD sendiri tidak bisa diselesaikan,” tutupnya.

Untuk diketahui konflik internal terjadi saat pembahasan dan pen­etapan reposisi alat kelengkapan dewan pada Senin dan Selasa kemarin, ada dua fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan dan Demokrat yang tidak hadir dan tidak meng­akui hasil reposisi yang disepakati lima fraksi lainnya yaitu Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem dan PKB.

Dengan ketidak hadiran dua partai tersebut sehingga pada reposisi AKD mereka tidak mem­peroleh kursi, Kejadian itu ber­buntut panjang karena berdampak terhadap kegiatan di lembaga, dan beberapa agenda rapat kerja se­jumlah Komisi dengan mitra kerja juga ditunda. (agg/ang)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!