Fraksi Golkar Pertanyakan Pengoptimalan Belanja Jasa Yang Berdampak Langsung Ke Masyarakat

KASONGAN – Fraksi partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun 2023 agar dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Kendati setuju untuk dilanjutkan fraksi Golkar melalui juru bicaranya Dahlia, mempertanyakan sejauh mana dampak dari belanja barang dan jasa dari APBD memberikan dampak kepada masyarakat.

“Hal yang perlu kami ketahui dan meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Katingan yaitu, sejauh mana upaya dalam mengoptimalkan belanja barang dan jasa yang berdampak langsung kepada masyarakat,”Tutur Dahlia, Rabu (26/6/2024) diruang rapat paripurna DPRD Katingan.

Dalam kesempatan tersebut juga, juru bicara fraksi Golkar menyampaikan, bahwa raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemda Katingan atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Dahlia mengatakan LPJ pelaksanaan APBD tahun 2023 ini akan dibahas lebih lanjut dan mendalam pada tahap berikutnya.

“Tentu dengan dilakukan pembahasan lebih lanjut, pemda Katingan harus memperhatikan segala pertanyaan, tanggapan, saran, dan pendapat untuk kesempurnaan raperda ini,”Imbuhnya.

(Tri)