Katingan

Sensus Ekonomi 2026 Diharapkan Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi Katingan

KASONGAN – Pemkab Katingan mendorong hasil Sensus Ekonomi 2026 digunakan sebagai dasar kebijakan, mulai dari pemetaan usaha dan peluang investasi hingga pengembangan UMKM serta penciptaan lapangan kerja. Sosialisasi sensus melibatkan BPS, perangkat daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penguatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang melibatkan pemerintah daerah, BPS, perangkat daerah, pemerintah desa, pelaku usaha dan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam tahap sosialisasi, Kesbangpol Katingan menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat agar pendataan ekonomi tidak menghasilkan gambaran yang timpang.

“Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, dukungan serta partisipasi semua pihak sangat penting agar Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang berkualitas,” ujar Kepala Bidang Ekososbudgama dan Ormas Kesbangpol Katingan.

Bagi pemerintah daerah, data ekonomi tidak berhenti sebagai produk statistik. Hasil sensus dapat digunakan untuk membaca potensi usaha, peluang investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja serta kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab menilai perubahan pola pembangunan membutuhkan basis informasi yang konsisten antara perangkat daerah.

Pemerintah daerah juga mengharapkan hasil sensus dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengevaluasi efektivitas program ekonomi yang telah berjalan.

Dengan tersedianya data yang lebih lengkap, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menentukan sektor yang membutuhkan intervensi, wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan dan kelompok masyarakat yang memerlukan dukungan kebijakan.

“Jangan sampai data hanya berhenti sebagai angka. Kita harus menggunakannya untuk menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Christian Rain.

Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat arah pembangunan Katingan menuju kebijakan yang lebih terukur dan berbasis bukti.(rud/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!