Barito TimurDPRD Barito Timur

Sekda Bartim Minta Sistem Penilaian Intern Diperkuat 

“Tim BPKP satu minggu di Bartim dan ada sebelas perwakilan dinas yang memiliki bobot terbesar untuk pemeriksaan intern pemerintah daerah. Erat hubungannya dengan proses reformasi birokrasi secara khusus pengelolaan keuangan daerah,” terangnya, Selasa (12/2/2019).

gerakkalteng.com – TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan bimtek dan sosialisasi tentang sistem penilaian intern pemerintah. Pasalnya Bartim masih tergolong menjadi kabupaten kelas rendah, dalam hal administrasi pelaporan keuangan.

Sekda Bartim Eskop MAP mengatakan, pada tahun 2017 administrasi pelaporan keuangan nilai mencapai dua koma lima dari standar tertinggi lima. Sehingga melalui kegiatan Bimtek yang diselenggarakan merupakan kesempatan baik, dalam upaya perbaikan kedepannya terutama pada penilaian titik terlemah, sehingga bisa digenjot tercapai sesuai harapan.

“Tim BPKP satu minggu di Bartim dan ada sebelas perwakilan dinas yang memiliki bobot terbesar untuk pemeriksaan intern pemerintah daerah. Erat hubungannya dengan proses reformasi birokrasi secara khusus pengelolaan keuangan daerah,” terangnya, Selasa (12/2/2019).

Ia juga menambahkan, terkait penilaian itu juga bersamaan dengan kegiatan BPK RI yang saat ini mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan awal.

“Selama tiga puluh hari BPK RI melakukan pemeriksaan umum kemudian dilanjutkan secara lebih rinci setelah itu baru disimpulkan dalam bentuk opini,” timpalnya.

Menurut Eskop, kesimpulan dari BPK RI akan  menjadi acuan predikat opini daerah yang akan diperoleh. Pihak pemerintah pun optimistis terkait hasil dengan tetap mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Melalui WTP yang telah diraih menjadi pengakuan kinerja kita dalam pengelolaan keungan dan dari WTP kita mendapat reward,” ucapnya.

Ia mengharapkan, terkait penilaian yang dilakukan secara intern tersebut bisa ditingkatkan dan menjadi perhatian sebelas perangkat daerah mewakili. Apa saja yang diperlukan bisa dan hal tersebut diketahui transparan melalui sistem elektronik bukan manual.

“Harapannya terhadap sistem penilaian intern pemerintah mengalami peningkatan,” pungkasnya. (dw)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!