DPRD Gunung MasGunung Mas
Serapan APBD Pemkab Gumas Tertinggi Kedua di Kalteng pada Triwulan Pertama
“Realisasi sementara penyerapan APBD Gunung Mas per 28 Februari 2019 cukup menggembirakan. Dimana total belanja langsung ditetapkan Rp 462,05 miliar dan sudah terealisasi Rp 18,71 miliar. Lalu proyeksi belanja tidak langsung ditetapkan Rp 571,29 miliar, dan pada triwulan pertama sudah terealisasi Rp 59,21 miliar,” sebutnya saat pimpin rapat TEPRA di ruang rapat lantai I kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (5/3/2019).
GERAK KALTENG.COM – KUALA KURUN – Pada rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) triwulan pertama tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas menduduki posisi kedua penyerapan APBD terbanyak se Provinsi Kalimantan Tengah.
Asisten Administrasi Umum Setda Gunung Mas, Agung mengimbau, agar prestasi tersebut tidak membuat seluruh jajarannya berpuas diri. Namun jadikan sebagai pemacu kinerja seluruh SOPD dan kecamatan lebih meningkat ke depan.
“Realisasi sementara penyerapan APBD Gunung Mas per 28 Februari 2019 cukup menggembirakan. Dimana total belanja langsung ditetapkan Rp 462,05 miliar dan sudah terealisasi Rp 18,71 miliar. Lalu proyeksi belanja tidak langsung ditetapkan Rp 571,29 miliar, dan pada triwulan pertama sudah terealisasi Rp 59,21 miliar,” sebutnya saat pimpin rapat TEPRA di ruang rapat lantai I kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (5/3/2019).
Agung mengatakan, berdasarkan data bahwa sampai saat ini terdapat 14 SOPD dan keca yang belum mengumpulkan data realisasi penyerapan anggarannya kepada bagian pembangunan Setda Gumas.
“Yaitu Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kacamatan Kurun, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing Raya, dan Rungan Barat,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan utama diselenggarakan rapat TEPRA itu adalah sebagai bentuk pengawasan relisasi penyerapan anggaran.
“Melalui kegiatan ini juga untuk mengetahui tantangan dan solusi dalam mewujudkan pengelolaan data realisasi anggaran yang akurat dan terintegrasi,” jelasnya. (hms/srn)
