DPRD Kota Palangka RayaPalangka Raya
Fungsi Layanan Kearsipan Belum Optimal Dilksanakan
PALANGKA RAYA,GERAKKALTENG.COM -Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tampaknya terus berupaya memberikan dorongan agar pengelolaan arsip dilingkungan pemerintah kota tersebur, dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Tahun 2017 Pemko Palangka Raya telah berhasil menyusun peraturan walikota tentang kearsipan. Ini membuktikan pemko ingin bersungguh-sungguh dalam memberikan dorongan pengelolaan arsip,”ungkat Asisten I Bidang Admintrasi Umum Setda Kota Palangka Raya,Kandarani, saat memberikan sressing pada acara sosialisasi arsip dilingkungan Pemko Palangka Raya, di Aula Peteng Karuhei (PK) II kantor Walikota Palangka Raya, Kamis (18/4/2019).
Kandarani mengakui, jika hingga saat ini fungsi layanan kaarsipan belum dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan ada berbagai kendala. Pun demikian dimasa akan datang, satu persatu akan dilakukan perbaikan.
“Pemerintah Kota Palangka Raya akan mendorong Lembaga Kearsipan Daerah Kota Palangka Raya menjadi sebuah lembaga yang ideal yang didukung oleh semua OPD tanpa terkecuali,”tegasnya.
Hal tersebut dilakukan lanjut dia, agar Kota Palangka Raya menjadi sebuah kota dengan pengelolaan kearsipan terbaik, yang mampu menyimpan dengan baik semua arsip autentik sebagai bukti dari akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Kita ingin lembaga kearsipan mampu merekam serta menyimpan memori kolektif, sehingga dapat menyajikan sebagai arsip yang memiliki nilai kesejarahan yang dapat diberikan bagi generasi mendatang,”cetusnya.
Tidak sampai disitu saja imbuh Kandarni, lembaga kearsipan diharapkan dapat menjadi wadah atau rujukan tentang biograpi tokoh-tokoh penting dan tokoh-tokoh yang berjasa terhadap perjalanan Kota Palangka Raya.
Seperti para pejabat negara dan tokoh adat, tempat-tempat bersejarah. Lalu sebagai wadah foto-foto dan dokumen penting lainnya.
“Tapi sebesar apapun harapan dan cita-cita kita, tanpa kita memulainya dari langkah kecil tentu tidak bisa tercapai. Maka itu bukti dan akuntabilitas kinerja OPD harus dilakukan. Semuanya memerlukan keseriusan bersama,”tutupnya.VD