DPRD Kota Palangka Raya
Laksanakan Anggaran 2025 dengan Lebih Terbuka

Foto : Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery
GERAKKALTENG.com – Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara terbuka sehingga publik dapat mengetahui arah penggunaan dana daerah.
Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan awal.
Ia menilai bahwa kejelasan pelaporan dan evaluasi yang rutin akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Anggaran itu berasal dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata,” ungkap Khemal, Jumat (14/11/2025).
Selain itu, ia menyoroti perlunya pengawasan yang lebih tegas terhadap setiap pelaksanaan proyek agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Khemal menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tugas internal pemerintah, tetapi juga DPRD dan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa transparansi harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaporan akhir agar prosesnya dapat dipantau oleh publik.
Dikatakan, praktik pemerintahan yang terbuka akan mendorong pembangunan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.
“Ketika semua berjalan transparan, maka pelaksanaan program bisa lebih efisien dan akuntabel,” tambahnya.
Disampaikan, bahwa aspirasi masyarakat yang dihasilkan lewat reses harus dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran.
Dengan demikian, setiap alokasi dana benar-benar mengakomodasi kebutuhan daerah dan bukan sekadar program seremonial.
“Agar seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” tukasnya.
Ia mengingatkan bahwa anggaran daerah tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas, tetapi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kalau pengelolaannya tepat dan akuntabel, maka pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan merata,” tutupnya. (Vd/*)



