Kuota Dinilai Berlebih, Gas Subsidi Kok Tetap Langka

SAMPIT, Gerakkalteng.com – Seperti musim buah-buahan, kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Kg) di Kabupaten Kotim, seringkali terjadi beberapa kali dalam setahun terakhir.

Kelangkaan LPG yang sering disebut gas melon tersebut, hingga saat ini jadi momok persoalan menarik yang dibahas Komisi II DPRD bersama jajaran Pemkab Kotim serta seluruh agen LPG yang ada di Kotawaringin Timur.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim, Alexius Eslitter dari Fraksi PDIP, Senin (17/6) mempertanyakan perihal regulasi pengawasan pemerintah terhadap pendistribusian gas melon.

Menurutnya, dilihat dari kuota untuk Kotim, dirasa sangat cukup. Sehingga masyarakat tak semestinya mendapat kondisi kelangkaan gas yang menjadi bahan bakar utama untuk kebutuhan dapur rumah tangga tersebut.

Perlu diketahui, dalam satu bulan Kabupaten Kotim mendapat jatah dari Pertamina sebanyak 80.000 tabung gas yang disalurkan melalui lima perseroan terbatas (PT) dan 400 agen pangkalan LPG.

Jumlah tersebut lanjut Alex jika dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan perdesa yang ada di kotim saat ini sebanyak 168 desa tentu sangat mencukupi bahkan berlebihan atau surplus.

“Ambil saja sample perdesa dengan rata-rata rasio 100 kepala keluarga (KK), 100kk dikalikan dengan jumlah desa yang ada di kotim sebanyak 168 desa dan perbulan mendapat jatah pengisian LPG sebanyak dua kali, artinya gas LPG yang dibutuhkan hanya 33.600 tabung sisanya masih 46.400 tabung,” ungkap Alexius.

Politisi PDIP ini juga menjelaskan dari keseluruhan jumlah masyarakat Kotim saat ini dengan besaran kuota LPG 3kg dimiliki juga akan menjadi pertanyaan apabila masih terjadi kelakangkaan terlebih apabila masih tidak seragamnya harga yang diterima oleh masyarakat.

“Secara keseluruhan masyarakat kotim tentu tidak semuanya berhak menerima Gas Lpg melon 3kg yang disalurkan oleh Pertamina sebab itu barang bersubsidi yang diperuntukan untuk golongan tidak mampu atau miskin,” tegasnya.

Ditambahkannya persoalan kelangkaan gas LPG serta ketidak seragaman harga yang diterima masyarakat sampai ketingkat desa sebenarnya hanya sistem penyalurannya saja yang perlu dirubah sehingga kedepan bisa benar-benar tepat sasaran.(So)