Kecewa Rapat Tak Dihadiri Pengambil Keputusan

MUARA TEWEH – Rapat pembahasan mengenai Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Senin (26/8/2019).

Bertempat di ruang rapat DPRD Batara mendapat kritikan dan masukan dari beberapa anggota dewan, pasalnya dari pihak eksekutif yang hadir pada rapat tersebut dianggap tidak dapat mengambil suatu keputusan.

“Saya yakin namanya yang mewakili itu tidak bisa mengambil keputusan, saya yakin itu. Kalau diwakili jangan-jangan nanti begitu dilaporkan sama pimpinan kok kenapa kamu tadi ini, kenapa kamu setuju,” seru  H Tajeri di forum rapat.

Dirinya juga meminta maaf atas apa yang disampaikannya, dalam artian bukan tidak menghargai, namun menurutnya yang hadir seharusnya dapat mengambil suatu keputusan.

“Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman, saya berharap kalau bisa kepala bagian hukum dihubungi, perizinan terpadu dihubungi. Kalau mereka bisa kita tunggu kalau tidak saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman,”sambungnya.

H Asran juga menyampaikan bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh H Tajeri. Dirinya mengatakan sangat sependapat. “Jika membahas suatu peraturan, tentunya yang bisa mengambil keputusan yang hadir,” ungkapnya.

Mendengar apa yang disampaikan oleh anggota dewan lainnya, Ketua Sementara DPRD Batara, Hj Merry Rukaini angkat bicara persoalan ketidakhadiran dari pihak eksekutif yang dapat mengambil keputusan mengenai pembahasan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

“Mungkin karena kesibukan atau ada agenda lain dari pada pimpinan, tapi kalau bisa karena ini jadwal sudah beberapa hari yang lalu, mungkin pimpinan-pimpinan itu sudah mengetahui agenda hari ini.  Mudah-mudahan ke depan kepala dinas dan ahlinya harus hadir, teknisnya juga dibawa,” katanya. (sib)