Barito SelatanDPRD Barito SelatanHeadline

Pemdes Musti Terlibat Data Warga Penerima Bantuan

“Dengan dibantu langsung oleh masing-masing pemdes, data diharapkan bisa dikumpulkan lebih cepat dan akurat,” tukasnya.

FOTO : Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Idariani.

gerakkalteng.com – BUNTOK – Pemerintah Desa diminta proaktif membantu setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait dilaksanakannya pendataan dunia usaha, tenaga kerja dan masyarakat pra sejahtera terdampak pandemi virus Corona (COVID-19).

Diisampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Idariani, Rabu (8/4/2020), selain ikut serta menggalakkan pencegahan wabah yang sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) itu, pemdes juga dituntut peduli dengan upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Dengan proaktifnya pemdes di wilayah kabupaten berjuluk Bumi Batuah itu membantu pendataan, diharapkan mampu memberikan data yang akurat dan cepat, tentang siapa saja orang yang berhak menerima bantuan terdampak COVID-19 itu.

“Dengan dibantu langsung oleh masing-masing pemdes, data diharapkan bisa dikumpulkan lebih cepat dan akurat,” tukasnya.

Sebab hal tersebut, sambung wanita yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Barsel ini, berkaitan dengan kepentingan nasional.

Apalagi mengingat di saat wabah yang disebabkan oleh Sars Cov 2 ini, situasi perekonomian masyarakat tengah mengalami pelemahan drastis, akibat dari melambatnya perputaran ekonomi di dunia.

“Selain mencegah penyebaran COVID-19, kita juga perlu kepedulian dari semua pihak termasuk pemdes, untuk segera mendukung kebijakan pemerintah, dalam upaya mempertahankan daya beli masyarakat di tengah melemahnya ekonomi saat ini,” sampaikan Idariani.

Apa yang disampaikan oleh Idariani ini, merupakan dukungan atas pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DSPMDes dan Sosial) setempat.

Pendataan yang dilakukan oleh keempat SOPD tersebut, adalah untuk mengumpulkan data dari tiga sektor fiskal terdampak COVID-19, yakni sektor ketenaga kerjaan, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta sektor masyarakat pra sejahtera.

Data tersebut nantinya digunakan untuk meneruskan kebijakan pemerintah pusat, dalam program penyaluran bantuan berupa kartu prakerja, stimulan modal usaha untuk UMKM dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat pra sejahtera.(petu)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *