Fraksi PKB Sesalkan Respon Negatif Bupati Kotim

gerakkalteng.com – SAMPIT – Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M. Abadi S,Pd mengecam keras pernyataan Bupati Kotim, Supian Hadi, S.Ikom.  baru ini yang mana menyampaikan ke sejumlah awak media terkait dengan adanya polemik di tubuh dewan soal usulan beberapa fraksi yang ingin segera dibentuknya Pansus pengawasan anggaran terhadap penanganan Covid 19 di kabupaten setempat.

“Kami sangat menyayangkan dan mengecam sikap Bupati yang sangat reaksioner dan emosional dalam menanggapi dinamika politik yang muncul, yang mana lahir dari langkah konstitusional anggota dewan. Seharusnya langkah proaktif dewan itu dianggap sebagai bagian dalam mendukung tugas pemerintah dalam hal penanganan penyebaran wabah Covid 19 oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Pemkab Kotim dimana kita ketahui saat ini perkembangan wabah tersebut semakin tidak terkendali dan terus melonjak naik,” Ungkapnya Jum’at (1/5/2020) Sore.

Legislator asal Dapil ini juga menegaskan, jangan sampai sikap kritis dewan selama ini sebagai langkah yang dianggap menghambat kinerja Pemerintah daerah. Menurutnya sikap kritis dewan merupakan langkah mengemban amanah rakyat yang mana sudah sesuai dengan aturan yang dilindungi oleh undang- undang.

“Bupati jangan main ancam segala,apalagi dengan pernyataan yang disampaikan dihadapan awak media yang mengatakan “Ingat gajih anggota DPRD itu bersumber dari PAD, sedangkan kalau tidak ada PAD maka anggota DPRD tidak ada gajih, konsekuensi nya kalo berlawanan kita sama-sama orang politik oke,” ini maksutnya apa sungguh tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang baik sama sekali,” Timpalnya sambil menirukan apa yang disampaikan Bupati Kepada Awak media belum lama ini.

Selain itu dia bahkan menuturkan, pihaknya dari Fraksi PKB dengan tegas mengatakan tidak perduli dengan ancaman Bupati tersebut bahkan tetap mengedapankan kepentingan rakyat Kotim untuk mengusulkan secara tegas dibentuknya Pansus pengawasan anggaran untuk penanganan covid19 itu sendiri.

“Kami bersama rakyat,kalau memang sama-sama untuk kepentingan rakyat kenapa harus takut, kenapa harus kebakaran jenggot, Ini adalah langkah konstitusional. Justru kami mengingat kan kepada Bupati Kotim Supian Hadi, S.Ikom. karena ini soal kemanusiaan. Hilangkan ego politik, apalagi dengan ngancam-ngancam begitu, jangan sampai ada politisasi dalam penanganan wabah ini masyarakat Kotim sudah resah dan menderita,”Tegasnya.

Disisi lain dia memaparkan pengajuan pembentukan pansus pengawasan terhadap penggunaan anggaran covid19 merupakan bentuk upaya dewan dalam melindungi masyarakat,terutama dalam hal mempercepat penanganan Covid-19 di Kotim. Bahkan menurutnya keberadaan pansus itu sendiri agar Dewan bisa bekerja sama dengan baik bersama pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab Kotim.

“Integrasi eksekutif dan legislatif dinilai perlu untuk memantau penanganan virus korona di Kotim. Jadi Dewan bisa melakukan pengawasan dengan baik kepada pemkab dan stakesholdernya.
Karena bila penanganan Covid-19 tidak dilakukan dengan road map yang bagus,maka akan sia-sia. Sementara, masyarakat sudah banyak di rumah melakukan pembatasan sosial,hal ini efek ekonominya luar biasa,”Imbuhnya.

Sementarai itu dia juga menambahkan, Fraksi PKB sendiri mengusulkan pembentukan tim pengawas dalam bentuk (pansus) agar kerja-kerja pemkab Kotim dalam mengatasi wabah korona bisa jelas, terukur, dan terarah. Tujuannya agar ada kontrol atau pengawasan dalam melaksanakan beragam penanganan wabah tersebut.

“Karena fraksi PKB tidak ingin pihak Eksekutif terjadi permasalahan Hukum di kemudian hari. Apabila sampai terjadi permasalahan Hukum dengan eksekutif di dikemudian hari dalam menggunakan anggaran penanganan covid19 ini,maka dimana fungsi pengawasan kami selaku anggota DPRD dalam hal mencegah terjadinya ke rugian negara akan dinilai gagal oleh semua pihak,” Tutupnya. (Drm)