Awasi Penyaluran Bansos 

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor memerintahkan jajarannya memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu guna mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi yang dilakukan oleh oknum yang ingin meraup keutungan secara pribadi.

“Saya minta penyaluran bansos diawasi dengan ketat. Bansos sangat rawan dikorupsi, baik dalam bentuk dana maupun barang. Makanya saya memerintahkan ini diawasi secara ketat agar tidak sampai terjadi penyimpangan,” tegas Halikinnor, belum lama ini.

Penyaluran bantuan sosial perlu menjadi perhatian serius agar tepat sasaran. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan karena pandemi ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Dia menambahkan, banyaknya bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat dan daerah, harus diawasi secara ketat agar sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, lata Halikinnor pengawasan dibutuhkan agar bantuan sosial tersebut tidak dikorupsi atau disalahgunakan. “Banyak pontensi-potensi korupsi yang harus diawasi dalam penyaluran bansos,” tukasnya.

Salah satu, jika ada kepala desa, ketua RT atau aparatur lainnya yang lebih mengutamakan keluarganya untuk masuk daftar penerima bantuan, padahal keluarganya tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial, maka itu juga sudah termasuk dalam kategori korupsi.  Potensi-potensi itu harus kita cegah sedini mungkin.

Halikinnor meminta, agar pemerintah desa bisa menyampaikan data yang valid terkait penerima bansos. Jangan sampai nanti data tidak valid, sehingga hal tersebut menjadi bagian dari aksi korupsi.

“Penerima bansos harus tepat sasaran.  Penyaluran bantuan tersebut harus benar-benar kita awasi bersama,” pungkasnya. (sog)