DPRD Kotawaringin TimurKotawaringin Timur
Janji Politik Bupati Kotim Masuk Dalam APBDP 2021
“Untuk pembelian ekskavator yang dijanjikan oleh pasangan Bupati Kabupaten Kotim Halikinnor dan Wakik Bupati Irawati sudah dianggarkan dan kemarin ada dibahas dan masuk di Komisi II melalui APBD perubahan dan rencana kerja masuk anggaran Dinas Pertanian,” kata Syahbana, Selasa (28/9/2021).
GERAKKALTENG.com – SAMPIT – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H. Halikinnor dan Irawati saat kampaye pencalonannya menjanjikan pengadaan alat berat untuk kecamatan-kecamatan yang ada di daerah ini.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotim, Syahbana mengatakan bahwa janji politik pasangan tersebut sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2021 ini sekitar Rp 3,2 miliar untuk membeli tiga unit ekskavator.
“Untuk pembelian ekskavator yang dijanjikan oleh pasangan Bupati Kabupaten Kotim Halikinnor dan Wakik Bupati Irawati sudah dianggarkan dan kemarin ada dibahas dan masuk di Komisi II melalui APBD perubahan dan rencana kerja masuk anggaran Dinas Pertanian,” kata Syahbana, Selasa (28/9/2021).
Menurut dia, ekskavator yang rencananya dibeli itu sebanyak tiga unit dengan PC 75. Tetapi untuk pengaturan teknis ditempatkan dimana itu diatur melalui peraturan bupati, termasuk juga beban biaya operasionalnya.
“Pada saat pembahasan bersama mitra kerja kami yaitu Dinas Pertanian, kami setujui akan pengadaan itu dilakukan di APBD perubahan dan artinya barang itu harus segera dibeli. Jangan sampai ada lagi pergeseran. Karena ekskavator itu merupakan program unggulan yang dijanjikan pasangan Harati di Pilkada 2020 lalu,” ujar Syahbana.
Menurut Ketua Fraksi Partai Nasdem ini juga, pengadaan tiga alat berat ini merupakan solusi untuk percepatan pembangunan di daerah pelosok, sekaligus juga untuk membantu petani membuka sawah baru tanpa harus melalui pembakaran yang selama ini dilakukan secara tradisional oleh masyarakat.
“Kami menyetujui pengadaan tiga alat berat itu karena dari sisi urgensi memang bisa diterima oleh Komisi II kala itu. Meski sempat terbenak untuk menolak program pengadaan alat berat itu karena kondisi keuangan yang cekek saat ini. Kami berharap dengan adanya alat itu nanti dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (sog)