Pemprov Kalteng Roadmap Pengendalian Inflasi

FOTO : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Leonard S. Ampung.

GERAKKALTENG.com – PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Leonard S. Ampung menghadiri Rapat Pembahasan Program Kerja terkait Roadmap (Peta Jalan) Pengendalian Inflasi Provinsi Kalteng Tahun 2022-2024 di Ruang Rapat Bajakah 1 lantai II Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Selasa (11/1/2022).

“Kami harapkan rapat kita hari ini bisa efektif, bisa langsung menukik kepada roadmap dan sudah disampaikan bahan untuk Ibu/Bapak sekalian untuk bisa mengisi sesuai Tusi-nya masing-masing dan kami harapkan ini juga bisa kita maksimalkan, kita bisa memberikan masukan,” pinta Leonard.

“Dan, Biro Ekonomi saya minta kita tiap bulan ada pertemuan bagaimana menyikapi dari keadaan, situasi inflasi karena kita di TPID. Jadi, ini yang harus kita kawal dan harus selalu kita laporkan kepada Pusat mengenai situasi dan kondisi kekinian Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan inflasi ini,” sambungnya.

Selanjutnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng Yudo Herlambang menyampaikan bahwa Inflasi Nasional dan Spasial masih terjaga rendah dan stabil, di mana pada Oktober sebesar 0,12 persen (mtm) dan 1,66 persen (yoy), sedikit berada di bawah rentang sasaran 3±1 persen (yoy).

“Pengendalian inflasi jangka menengah masih menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari global maupun domestik,” jelasnya.

Di tengah sasaran inflasi yang ditetapkan semakin menurun, sasaran inflasi tahun 2022-2024 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021, sasaran inflasi ditetapkan sebesar 3±1persen (yoy) untuk tahun 2022 dan 2023 serta sebesar 2,5±1 persen (yoy) pada tahun 2024.

Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi sendiri dinilai penting sebagai pedoman pengendalian inflasi nasional dan daerah serta sebagai dasar penyusunan program kerja TPIP secara periodikal. Penyusunan peta jalan ini juga bertujuan untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah di samping mendorong daerah untuk membuat inovasi program. Evaluasi peta jalan dan program kerja akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi.

Dalam arahannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya memanfaat momentum pandemi untuk mengakselerasi digitalisasi UMKM pangan hulu-hilir. Karena itu, program kerja Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 mengambil tema ‘Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital untuk Stabilitas Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju’ dengan tetap mengadopsi strategi kebijakan 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Dsitribusi, dan Komunikasi Efektif.

Hadir dalam rapat antara lain Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aster Bonawaty, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Yulindra Dedy, serta Plt. Kepala Biro Perekonomian Said Salim.

Selain itu, rapat dihadiri sejumlah pejabat dari SOPD dan instansi terkait lainya, seperti Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng, Dinas TPHP Provinsi Kalteng, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng, Dinas ESDM Provinsi Kalteng, Bappedalitbang Provinsi Kalteng, BPS Provinsi Kalteng, Perum Bulog Divisi Regional Kalteng, serta BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya. (Don/sog)