Barito SelatanHEADLINE

Pelabuhan Pendang Ambruk, Ini Langkah Dishub Barsel

"Pada hari Sabtu sekitar pukul 19.30 WIB ada hujan dan angin sehingga (ponton) bisa dapat roboh. Kenapa roboh? Karena pembangunannya selama ini belum pernah direhab sama sekali," terangnya.

FOTO : Usai diterpa hujan dan angin kencang, bangunan ponton pelabuhan di Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Barsel ambruk pada Sabtu (9/4/2022).

GERAKKALTENG.com – BUNTOK – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Barito Selatan akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera mencarikan solusi terkait rehab bangunan pelabuhan di Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara yang ambruk pada Sabtu (9/4/2022) kemaren.

Diungkapkan oleh Kepala Dishub Barsel, Ir. Daud Danda, memang sudah tidak layak dan berumur tua adalah penyebab utama ambruknya Pelabuhan yang terakhir kali direhab pada tahun 2014 lalu.

“Pada hari Sabtu sekitar pukul 19.30 WIB ada hujan dan angin sehingga (ponton) bisa dapat roboh. Kenapa roboh? Karena pembangunannya selama ini belum pernah direhab sama sekali,” terangnya.

Diterangkan Daud lebih lanjut, sebenarnya pemerintah kabupaten melalui Dishub semenjak beberapa tahun lalu, sudah berulang kali mengusulkan rehab bangunan tersebut kepada pemerintah provinsi Kalteng, dikarenakan semua pelabuhan yang ada di Barsel merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

“Sebenarnya kalau pelabuhan itu tanggung jawab semua dari pusat, dalam hal ini provinsi. Dan (sejak) beberapa tahun yang lalu saya sudah usulkan terus permasalahan ini,” ungkapnya.

Untuk itu, beber dia lagi, Dishub akan segera mengkomunikasikan permasalahan mengenai semua UPTD pelabuhan yang ada di Barsel kepada pemerintah provinsi di Palangka Raya pada Selasa (12/4/2022).

“Dan besok saya akan ke Palangka Raya (untuk) membicarakan permasalahan ini, termasuk semua UPTD yang ada di Barito Selatan. Karena janji dari pak Dedi dan Pak Muang, pada tahun 2023 semua (Pelabuhan di Barsel) akan direhab,” beber Daud lagi.

Namun, dia juga menyesalkan, karena sampai dengan saat ini pemerintah kabupaten belum bisa menyediakan Data Detail (DD) atau studi kelayakan pelabuhan yang ada di wilayah tersebut, sehingga menjadi kendala bagi pihak provinsi untuk memberikan bantuan pembangunan aset baru bagi pelabuhan yang ada di Barsel.

“Kalau kita ada studi kelayakannya, minimal kita dapat bantuan (pembangunan baru), tapi itu kan selama ini kita tidak ada (data),” tukasnya.

“Itulah saya bilang mindset kita ini, tidak jalan selama ini, kenapa tidak kita siapkan data awal kita, sehingga mudah bagi kita untuk memperoleh bantuan dari pusat,” sesal Daud lagi.

Oleh sebab itu, terang Daud lagi, kedepannya Dishub Barsel akan mengusulkan pelaksanaan studi kelayakan pelabuhan kepada DPRD Barsel.

Terakhir, Daud juga mengungkapkan bahwa sejak beberapa tahun belakangan ini, Dishub sudah berupaya mengusulkan kepada pemprov dan pemerintah pusat agar semua pelabuhan yang ada di daerah tersebut, bisa dihibahkan kepemilikannya kepada pemkab, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

“Suratnya (usulan) sudah di Dirjen (Kemenhub) sekarang, mungkin saya yang salah, karena seyogyanya saya pisahkan supaya cepat, hanya Dirjen yang tanda tangan. Karena kalau (nilai aset) Rp10 miliar ke bawah hanya Dirjen yang tanda tangan, kalau Rp10 miliar ke atas harus Presiden,”

“Saya tanyakan di pak Muang waktu di Palangka Raya, dia bilang sudah di sana (Dirjen). Tapi saya bilang di sana sampai dimana pak? Jangan di sana terus,”

“Harapan saya supaya di tahun 2023 ini (dihibahkan). Supaya segera saya laporkan kepada eksekutif maupun legislatif, supaya aset ini dihibahkan kepada kita dan dianggarkan di APBD kita sendiri,” harapnya mengakhiri. (Seb/anggra)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *