DPRD Kotawaringin Timur

Tindak Tegas Perusahaan yang Tanam Sawit Disempadan Sungai

"Kalau ada yang melanggar aturan ini maka pemerintah wajib bertindak tegas menjalankan atur­an,", kata Darmawati, Kamis (9/6/2022).

GERAKKALTENG.comSAMPIT – Anggota DPRD Kabu­paten Kotawaringin Timur (Kotim), Hj Darmawati mengingatkan peru­sahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah ini agar tidak menanam pohon kelapa sawit di sempadan sungai. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk terh­adap lingkungan.

“Kalau ada yang melanggar aturan ini maka pemerintah wajib bertindak tegas menjalankan atur­an,”, kata Darmawati, Kamis (9/6/2022).

Menurutnya larangan menanam kelapa sawit di sempadan sungai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sun­gai. Aturan ini masih berlaku sehing­ga wajib dipatuhi. Aturan tersebut juga mengatur beberapa hal seperti definisi ruang sungai, pengelolaan sungai termasuk konservasi sun­gai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak sungai, perizinan, sistem informasi sungai, serta pemberdayaan masyarakat.

“Peraturan menegaskan, dilarang menanam sawit atau tumbuh-tum­buhan yang menyerap air di daerah buffer zone sesuai dengan sem­padan sungai. Kawasan penyangga ini selebar 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil,” terang Darmawati.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan pengawasan masa­lah ini sangat mudah karena bisa dilihat dengan kasat mata. Tinggal keseriusan pemerintah dalam mengawasi dan men­jalankan peraturan tersebut. kalau ada yang menanam sawit di pinggir sungai dan masuk sempadan sungai, maka tidak boleh ada yang memanfaatkan atau menguasai, baik dari peru­sahaan maupun masyarakat, Se­lain itu ada sanksi sesuai aturan.

“Kalau ada sempadan sungai yang sudah ditanami kelapa sawit oleh masyarakat atau pe­rusahaan maka harus dikembali­kan ke fungsi asal yakni dihutan­kan. Perusahaan perkebunan yang menanam tidak boleh menebangnya dan pohon sawit itu akan dibiarkan tetap tumbuh tanpa boleh dipanen hingga kawasan itu menjadi seperti hutan,” tutupnya. (TRI/SOG)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *