Cabut Izin PBS Lalaikan Kewajiban Membangun Plasma

SAMPIT – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun ST secara tegas mendukung langkah Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran yang menyatakan mendorong perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit supaya melakukan pola kemintraan dengan masyarakat sekitar perusahaan. Apabila PBS tidak memenuhinya, maka pencabutan izin akan dilakukan.

”Kami juga sebagai wakil rakyat yang duduk di lembaga DPRD Kotim mendukung pernyataan Gubernur Kalteng. Kami harap beliau benar- benar serius atas pernyataannya,” kata Rimbun, Kamis (6/10/2022).

Menurutnya, selama ini banyak munculnya permasalahan klaim lahan dan demo oleh masyarakat lantaran kurangnya perhatian investor dengan masyarakat sekitar perusahaan. Seper-ti tidak dibangunnya pola kemintraan dan tidak berjalan program Corporate social responsibility (CSR) serta tidak
tepat sasaran program CSR itu.

“Selain itu lemahnya pengawasan dan tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal memperhatikan warga sekitar kebun sehingga akhirnya warga pun bergerak sendiri menuntut hak-haknya kepada investor tersebut. Hal ini berdampak terhadap kesenjangan sosial dan keamanan investor sendiri pun terancam dengan maraknya aksi demo portal jalan dan marak pencurian buah sawit,” ujar Rimbun.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap gubernur bisa berkomikmen mendorong PBS untuk bermintra dengan warga sekitar kebunnya supaya tidak muncul lagi permasalahan sengketa lahan tersebut sebab di Kabupaten Kotim paling banyak kebun kelapa sawit dan pabrik CPO yang beroprasional. Sementara warga sekitar perusahaan belum juga sejahtera.

“Kita menyarankan pemerintah kabupaten hingga pemrintah provinsi perlu memperhatikan masalah ini dan mendorong perusahan supaya mereka memenuhi keinginan masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai aturan, dan perusahaan yang berinvestasi di daerah ini juga merasa aman,” ucap Rimbun. (arl/bud)