Terkait Survei KPK, Inspektorat dan Disdik Palangka Raya Kompak Jawab ‘Tidak’

Palangka Raya – Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merilis Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan terkait potensi korupsi anggaran sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Terkait itu, Inspektorat Kota Palangka Raya mengaku belum menemukan adanya penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerahnya.

“Hasil survei itukan untuk Kalimantan Tengah ya, belum tentu untuk Kota. Untuk pengawasan tidak semua bisa kita jangkau, kita hanya mengambil risiko yang lebih tinggi saja,” ungkap Kepala Inspektorat Kota Palangka Raya, Ir. Hambali melalui Bidang Wilayah 2, Trisnamanda pada rapat Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan Dana BOS pada satuan Pendidikan Dasar Kota Palangka Raya di Hotel Swiss Bell Danum, Senin (10/6/2024).

Menurut Trisnamanda, FGD tersebut bertujuan supaya sekolah yang menerima BOS tidak salah pemanfaatannya dan harus tepat sasaran.

“Pengelolan dana BOS ini harus dikelola secara terbuka, sehingga dana BOS menjadi salah satu instrumen efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa,” ucapnya.

Sejauh ini, Inspektorat Kota Palangka Raya belum menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS.

“Jelas kita melakukan pengawasan setiap tahun, sesuai PKPP untuk pengawasan dana bos, sejauh ini tidak ada temuan dan baik baik saja,” ujar Trisnamanda.

Hal senada dibeberkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani. Menurutnya Kota Palangka Raya tidak termasuk dalam hasil survei yang dilakukan oleh KPK RI tersebut.

“Saya berkeyakinan bahwa Palangka Raya tidak termasuk dalam hasil survei tersebut. Karena setahu saya laporan untuk dana BOS selalu bagus dan tidak pernah ada temuan dan bahkan kita mendapatkan WTP sebanyak 8 kali,” pungkasnya.

(MARADONA)