DPRD Gunung Mas
Usulan Prioritas Harus Selaras dengan Arah Pembangunan Daerah
”Kalau melihat usulan yang disampaikan memang jumlahnya cukup banyak. Tentu kami berharap dari ratusan usulan tersebut, bisa terpilih usulan yang benar-benar prioritas sesuai dengan arah pembangunan daerah ini,” ucap Evandi, Rabu (17/2/2021).
GERAKKALTENG.com – KUALA KURUN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Evandi mengataka bahwa terdapat 313 usulan yang disampaikan oleh seluruh desa dan kelurahan se-Kecamatan Tewah, saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan.
”Kalau melihat usulan yang disampaikan memang jumlahnya cukup banyak. Tentu kami berharap dari ratusan usulan tersebut, bisa terpilih usulan yang benar-benar prioritas sesuai dengan arah pembangunan daerah ini,” ucap Evandi, Rabu (17/2/2021).
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengatakan, ratusan usulan yang disampaikan tersebut diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, serta kesehatan. Selain itu, juga ada usulan terkait pemberdayaan masyarakat, yakni pengadaan bibit ternak.
”Nantinya, semua usulan tersebut akan kembali dibahas di musrenbang tingkat kabupaten pada Bulan Maret. Tentu ini juga akan disinkronkan dengan program dan kegiatan dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD),” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) III mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa ini menuturkan, mengingat anggaran yang terbatas, maka ratusan usulan tersebut harus benar-benar disaring, sehingga nanti terpilih usulan yang prioritas dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.
”Apalagi mengingat saat ini kita masih menghadapi pandemi Covid-19, sementara anggaran kita sangat terbatas. Jadi harus disaring mana yang harus menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Sebelumnya, Camat Tewah Rawei mengakui, 313 usulan ini meliputi empat hal, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat.
”Untuk penyelenggaraan pemerintah ada 14 usulan, pelaksanaan pembangunan ada 236 usulan, pemberdayaan masyarakat ada 60 usulan, dan penanggulangan bencana dan keadaan darurat ada tiga usulan,” tandasnya. (hms/sog)
