Kinerja Pemko Masih Rendah, Ini Sebabnya

PALANGKA RAYA,GERAKKALTENG.COM -Pihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini telah menilai ada sepuluh , pemerintah kota (Pemko) berkinerja paling rendah. Salah satunya Pemerintah Kota Palangka Raya.

Masih rendahnya penilaian prestasi terhadap kinerja Pemko Palangka Raya itu menurut anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto, harus disikapi serius pemerintah kota setempat. Sebab penilaian tersebut menjadi gambaran sebuah keberhasilan pemerintahan didalamnya.

“Ada beberapa indikator yang harus diperbaiki agar kinerja Pemko Palangka Raya dapat lebih berprestasi baik,”ungkapnya, Kamis (10/5/2018).

Menurutnya, item-item yang menjadi pemicu lemahnya kinerja tersebut harus menjadi acuan Pemko Palangka Raya untuk memperbaiki. Sebut saja, bagaimana agar pejabat jangan kuropsi, lalu bagaimana setiap SOPD mampu melakukan penataan dan pegelolaan pelayanan dengan baik, dan pejabat dalam hal ini kepala Dinas atau kepala bagian serta jabatan penting lainnya, tidak terlalu banyak meninggalkan tugas pada dinas.

“Semisalkan pejabat yang menempuh sekolah atau pendidikan, sehingga mengabaikan tugas dan kinerja yang ada. Sehingga mengganggu target pencapaian dari sebuah program kerja,”tandas Riduanto.

Selain item di atas, ada pula hal-hal yang mempengaruhi kinerja pemerintah kota menjadi rendah. Salah satunya yakni lambannya pengambilan keputusan terhadap penempatan jabatan-jabatan yang lowong atau kosong.Padahal secara fungsi jabatan yang lowong tersebut, sangat berpengaruh terhadap pola dan kinerja serta percepatan program pembangunan yang ditargetkan.

“Ya, meski ditunjuk Plt untuk menempati jabatan yang kosong, tapi dari sisi optimalisasi kinerja tidak berpengaruh signifikan. Karena jabatan Plt banyak batasannya,”ujar Riduanto.

Untuk memperbaiki item yang menjadi indikator kelemahan tersebut, tentu harus ada kejelian dalam hal pengambilan keputusan, terutama dilakukan pada tatanan kepala pemerintahan.

“Manakala ada jabatan lowong, ya sebaiknya cepat laksanakan prosedur, baik promosi, lelang jabatan, asesment untuk mengisi kekosongan,”cetus Riduanto lagi.

Bagi politisi PDI Perjuangan ini, apapun bentuk jabatan strategis disuatu pemerintahan daerah, sangat besar pengaruhnya terhadap berbagai aspek kinerja, terutama dalam mengoptimalkan pelayanan maupun penyelesaian setiap program kerja.VD