Perlunya Regulasi Mencegah Konflik Administrasi Wilayah

Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery

GERAKKALTENG.com – Palangka Raya – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan, DPRD setempat saat ini sedang menyiapkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) baru, yang dinilai penting untuk mencegah konflik administrasi wilayah dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

Kedua Raperda itu adalah Raperda tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Raperda Penyelenggaraan Berbasis Data Kelurahan Presisi, yang telah masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.

“Raperda Data Kelurahan Presisi menjadi prioritas karena menyangkut penataan ulang administrasi wilayah, mulai dari data kependudukan, batas wilayah, hingga penamaan jalan dan gang di Kota Palangka Raya,” kata Khemal, Senin (20/10/2025).

Dengan adanya raperda ini lanjut dia, maka penting untuk menata kembali sistem administrasi wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih data dan perbedaan penamaan wilayah yang bisa memicu konflik sosial

“Regulasi tersebut menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan data yang tumpang tindih, dan kesalahan penamaan di lapangan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dengan adanya dasar hukum yang jelas, maka pemerintah kota bisa bekerja lebih efektif dan transparan dalam menyelesaikan masalah administratif.

“Selain itu, dengan adanya regulasi ini Pemko Palangka Raya memiliki landasan kuat untuk menertibkan dan menyelesaikan persoalan wilayah secara adil. Ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencegah potensi konflik sosial,” tukasnya.

Lebih jauh Khemal mencontohkan terkait adanya perbedaan penamaan wilayah seperti di Jalan Bandeng dan Jalan Badak sering menimbulkan kebingungan masyarakat, dan memperlambat pelayanan administrasi publik. Karena itu, penyeragaman data dan nama jalan menjadi kebutuhan mendesak.

“Bila semua wilayah sudah memiliki nama resmi dan terdaftar dalam sistem berbasis data presisi, dampak positifnya akan terasa luas mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga meningkatnya kepercayaan investor,” tandas Khemal. (Pem/*)