DPRD Kotawaringin TimurKotawaringin Timur

Pemkab Kembali Salurkan BPNT

“Dalam program ini, beberapa bank milik pemerintah ikut terlibat dan bekerja sama dengan pihak warung, kios atau toko yang ada di Kotim untuk melayani keluarga penerima manfaat (KPM),” jelasnya, Senin (21/10/2019).

gerakkalteng.com – SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaingin Timur (Kotim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali mengucurkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 18.761 keluarga di Kecamatan Baamang dan Ketapang. Program ini merupakan peralihan dari program bantuan beras sejahtera (bansos rastra) yang telah diakhiri oleh pemerintah pusat terhitung pada Agustus 2019 ini. Program ini diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu tentunya.

Sekda Kotim Halikinnor mengatakan, bantuan pemerintah pusat maupun daerah bentuk peduli serta terus menerus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, melalui BPNT ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Dalam program ini, beberapa bank milik pemerintah ikut terlibat dan bekerja sama dengan pihak warung, kios atau toko yang ada di Kotim untuk melayani keluarga penerima manfaat (KPM),” jelasnya, Senin (21/10/2019).

Melalui kerja sama dengan perbankan ini, penyaluran BPNT ini dapat optimal untuk mendorong perilaku masyarakat agar produktif.

“Meskipun BPNT ini nominalnya tidak banyak, namun jika dibandingkan dengan Program Keluarga Harapan, setidaknya hal ini dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga.

“Nominal dana BPNT ini hanya Rp110.000 per KPM setiap bulan. Bantuan ini tidak dapat diuangkan akan tetapi hanya dapat ditukar dengan bahan pokok seperti beras ataupun telur sesuai dengan kebutuhan di E-Warong yang telah ditunjuk oleh bank mandiri selaku bank penyalur,” urai Halikinnor.

Dia menjelaskan ada 100 agen E-Warong yang tersebar di 17 kecamatan di Kotim yang akan melayani KPM yang menerima BPNT dari pemerintah.

“Perlu diketahui, bantuan sosial PKH dan BPNT ini sifatnya hanya sementara. Tidak terus menerus seumur hidup. Ada batas waktunya,” terangnya.

Dia berharap, para penerima tidak terus menerus mengharapkan ulur tangan dari pemerintah.

“Kalau sudah mampu kan tidak perlu lagi menerima,” katanya.

Dia menambahkan, bantuan sosial yang disalurkan diharapkan dapat bermanfaat dan juga dapat mengurangi beban pengeluaran KPM, meningkatkan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. Apalagi Pemkab Kotim juga sedan gencar menanggulangi masalah stunting di daerah.

Saat ini ada 10 desa yang menjadi fokus penanggulangan stunting. Seperti Desa Tumbang Saluang, Desa Tumbang Tawan, Desa Tumbang Keminting Kecamatan Bukit Santuai, Desa Ujung Pandaran dan Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit, Desa Rantau Suang Kecamatan Telaga Antang, Desa Babaung Kecamatan Pulai Hanaut, Desa Bukit Harapan Kecamatan Parenggean, Desa Bawan Kecamatan Mentaya Hulu serta Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

“Apabila masalah yang menjadi sasaran utama telah teratasi, maka untuk penambahan jenis komoditas BPNT akan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan dari hasil evaluasi,” terangnya.

Selain itu BNPT dan PKH ini diharapan bisa meningkatkan ketahanan pangan KPM dan tentunya dapat meningkatkan transaksi nontunai sesuai agenda gerakan nasional nontunai (GNNT).

“Serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terutama bagi usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan,” pungkasnya. (sog)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *